Organisasi Papua Merdeka (OPM) Tuding TNI Melakukan Operasi Militer Besar-besaran di Papua

17/04/20247 bulan

RedaksiBali.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau lebih dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menuding aparat keamanan Indonesia melakukan operasi militer besar-besaran di beberapa wilayah Papua. Tudingan ini mengemuka karena adanya pengerahan pasukan ke wilayah Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil, dan sejumlah wilayah lainnya di Papua.

Juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, mengungkapkan bahwa otoritas militer Indonesia tengah melakukan operasi besar-besaran menggunakan berbagai jalur, baik darat, perairan, maupun udara. Operasi ini dilakukan dengan tujuan mengejar pasukan TPNPB di bawah pimpinan Matius Gobai.

Menurut Sebby, penggunaan senjata dan peralatan perang dalam medan pertempuran di wilayah tersebut tidak seimbang, menunjukkan ketidakadilan dalam konflik bersenjata di Papua. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil yang tinggal di zona merah.

Fenomena Ajakan “Frugal Living” untuk Memprotes Kenaikan PPN 12 Persen: Dampak dan Implikasinya

Mengurai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Menyengsarakan: Analisis Profesor Unpad

20 Barang dan Jasa yang Tidak Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen Tahun 2025

Kapolri Sebut Jumlah KKB di Papua Meningkat, Ini Faktor Penyebabnya dan Tantangan yang Dihadapi

Pihak TPNPB-OPM mendesak pemerintah Indonesia dan militer untuk segera melaporkan penggunaan senjata dan alat tempur perang selama konflik bersenjata berlangsung di Papua. Laporan tersebut dianggap penting sebagai langkah pencegahan terhadap jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil.

Tudingan ini muncul setelah TPNPB Paniai melakukan penembakan terhadap Danramil 1703-04/Aradide, Letda Inf Oktovianus Sogalrey, pada 10 April 2024 di Jalan Pasir Putih menuju Aradide, Paniai. Sebagai respons, otoritas militer Indonesia dilaporkan melakukan operasi besar-besaran di sejumlah wilayah konflik bersenjata di Papua.

TPNPB-OPM meminta agar operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia di Papua tunduk pada hukum humaniter internasional. Mereka menegaskan pentingnya menjamin keamanan bagi warga sipil agar terhindar dari jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil selama konflik berlangsung.