Nusron Wahid dan Hendrawan Supratikno: Yang Diluar Suka Goda-Goda yang Di Dalam
RedaksiBali.com – Pernyataan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang meminta agar pihak luar tidak mengganggu pemerintahannya mendapat respons dari politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, dan Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid. Hendrawan mengungkapkan bahwa gangguan terhadap jalannya roda pemerintahan seringkali datang dari internal. Namun, Nusron menanggapi dengan menyatakan bahwa gangguan lebih sering berasal dari pihak luar yang cenderung menggoda pihak yang sudah berada di dalam.
Menurut Nusron Wahid, pihak luar seringkali melakukan kritik dan kontrol, tetapi dengan cara yang sopan. Ia menekankan pentingnya elegansi dalam interaksi politik. Selain itu, Nusron juga mengingatkan bahwa pemimpin terpilih, seperti Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, telah mendapatkan mandat dari rakyat dengan tingkat legitimasi yang kuat. Maka, gangguan terhadap jalannya pemerintahan berarti mengganggu negara.
Lebih lanjut, Nusron mengatakan presiden dan wakil presiden terpilih sekarang yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nusron lalu mengingatkan siapa yang mengganggu jalannya pemerintahan berarti mengganggu negara.
"Mandat Rakyat sudah diberikan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, sebagai Presiden dan Wapres definitif dengan tingkat legitimasi rakyat yang kuat. Kalau ada yang mengganggu pemimpin dan jalannya pemerintahan, berarti mengganggu negara. Kalau mengganggu pasti akan ketabrak, tapi kalau hanya kritik yaa wajar, dan sudah sewajarnya," ujar Nusron.
Di sisi lain, Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa gangguan terhadap stabilitas pemerintahan lebih sering berasal dari tarik-menarik kepentingan internal, bukan tekanan dari pihak eksternal.
Kedua pandangan ini memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap bagaimana gangguan terhadap pemerintahan dapat terjadi. Dalam setiap negara demokratis, kritik dan kontrol terhadap pemerintah adalah hal yang penting, namun, penting juga bagi semua pihak untuk menjaga elegansi dalam interaksi politik.
