Catat! PPN 12% untuk Pendidikan dan Kesehatan Premium Mulai 2025
Pajak Pertambahan Nilai 12% untuk Jasa Pendidikan dan Kesehatan Premium: Apa yang Perlu Anda Ketahui?
RedaksiBali.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun kriteria jasa pendidikan dan kesehatan premium yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan dengan memastikan bahwa barang dan jasa mewah tidak menikmati keringanan yang sama seperti kebutuhan dasar masyarakat umum.
Kriteria Jasa Pendidikan dan Kesehatan Premium
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa kriteria utama jasa pendidikan dan kesehatan premium yang akan dikenakan PPN adalah berdasarkan biaya yang tinggi atau standar internasional yang dimilikinya.
“Kriteria premium sedang kami rumuskan. Salah satu pendekatannya adalah biaya pendidikan atau kuliah yang mahal dan/atau berstandar internasional,” ujar Wahyu.
Sebagai contoh, sekolah dengan biaya lebih dari Rp100 juta per tahun kemungkinan besar akan masuk dalam kategori ini. Demikian pula, layanan kesehatan VIP atau kelas premium di rumah sakit juga akan dikenakan tarif PPN.
Latar Belakang Kebijakan
Sebelumnya, jasa pendidikan dan kesehatan umumnya terbebas dari pengenaan PPN, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan untuk menciptakan keadilan fiskal, pemerintah memutuskan bahwa jasa pendidikan dan kesehatan yang masuk kategori premium tidak lagi bebas PPN. Hal ini karena jasa tersebut biasanya hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas atas.
Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menegakkan prinsip keadilan dalam perpajakan. “Ada uang sekolah yang Rp100 juta lebih setahun tidak bayar PPN. Ada lagi jasa kesehatan premium, VIP, apakah layak PPN-nya 0%? Jadi, ini yang kami tunjukkan keadilan perpajakan yang harus ditegakkan,” ungkap Febrio.
baca juga:
Jenis Barang dan Jasa Premium yang Akan Dikenakan PPN 12%
Selain jasa pendidikan dan kesehatan, beberapa barang dan jasa premium lainnya juga akan dikenakan PPN 12%. Berikut adalah daftar lengkapnya:
- Beras premium
- Buah-buahan premium
- Daging premium (misalnya, wagyu dan daging kobe)
- Ikan mahal (seperti salmon premium dan tuna premium)
- Udang dan crustacea premium (termasuk king crab)
- Jasa pendidikan premium (sekolah dengan biaya tinggi)
- Jasa pelayanan kesehatan medis premium (kelas VIP dan sejenisnya)
- Listrik untuk pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA
Alasan Pengenaan PPN pada Barang dan Jasa Premium
Pemerintah menekankan bahwa pengenaan PPN 12% pada barang dan jasa premium bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Barang dan jasa premium umumnya hanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas, sehingga pengenaan PPN diharapkan tidak membebani kelompok menengah ke bawah.
Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan pengeluaran rumah tangga kelas atas serta menciptakan mekanisme redistribusi yang lebih efektif dalam perekonomian.
Dampak terhadap Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Meski bertujuan baik, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyedia jasa pendidikan dan kesehatan. Pengusaha sektor pendidikan premium, misalnya, mengkhawatirkan bahwa pengenaan PPN dapat menurunkan daya tarik sekolah berstandar internasional di Indonesia. Hal serupa juga berlaku di sektor kesehatan, di mana layanan VIP dan kelas premium di rumah sakit mungkin mengalami penurunan permintaan.
Namun, pemerintah optimistis bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap sektor-sektor tersebut, mengingat segmen pasar yang mereka layani adalah kelompok masyarakat dengan daya beli tinggi.
Tanggapan Publik dan Kritik
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung langkah pemerintah untuk menegakkan prinsip keadilan dalam perpajakan. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik kebijakan ini karena dinilai dapat memengaruhi daya saing penyedia jasa pendidikan dan kesehatan premium.
Pengamat ekonomi menilai bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kriteria barang dan jasa premium yang dikenakan PPN. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.
Persiapan Menuju Implementasi 2025
Kementerian Keuangan menargetkan bahwa kriteria final barang dan jasa premium akan diumumkan sebelum akhir tahun 2024. Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan ini.
Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak, terutama di segmen premium. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi kebocoran pajak dan memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
Pengenaan PPN 12% pada barang dan jasa premium, termasuk pendidikan dan kesehatan, adalah langkah strategis pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Meskipun kebijakan ini mendapat kritik, pemerintah yakin bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.
Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat mendukung kebijakan ini dengan memahami tujuan dan manfaatnya. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
