Anggota DPR Maria Lestari Akhirnya Penuhi Panggilan KPK, Kasus Hasto Makin Panas!
Maria Lestari, Kasus Panas yang Kembali Jadi Sorotan
RedaksiBali.com – Akhirnya, setelah sempat mangkir dua kali dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Maria Lestari, memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat, 17 Januari 2025. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengusutan kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Kasus ini melibatkan nama besar, seperti Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Kisah Awal: Suap PAW dan Nama Harun Masiku
Skandal ini bermula dari dugaan suap yang diberikan Hasto kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku—kader PDI-P—bisa melenggang ke kursi DPR melalui mekanisme PAW. Harun Masiku sendiri telah menjadi buronan sejak 2020 dan hingga kini belum berhasil ditemukan. Kasus ini semakin rumit dengan dugaan bahwa Hasto turut menghalangi proses penyidikan terhadap Harun.
Kenapa Maria Lestari Penting?
Maria Lestari diduga mengetahui atau memiliki informasi penting terkait alur komunikasi dan keputusan yang melibatkan Hasto dan Wahyu Setiawan. Sebelumnya, KPK sudah dua kali melayangkan panggilan kepada Maria pada 10 dan 16 Januari 2025, namun ia tidak hadir. Ketidakhadirannya sempat memicu spekulasi di kalangan publik, bahkan di media sosial. “Apakah ini bentuk menghindar dari tanggung jawab?” tulis salah satu warganet di Twitter.
baca juga:
Respons KPK dan Sikap Tegas
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa Maria Lestari akhirnya hadir dalam pemeriksaan. “Kami akan menggali informasi lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan alur komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat,” ungkap Tessa. Hingga berita ini ditulis, proses pemeriksaan Maria masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.
Skandal yang Mengguncang PDI-P
Kasus ini menjadi ujian besar bagi PDI-P. Nama besar partai ini tercoreng, terutama dengan dugaan keterlibatan sejumlah petinggi partai dalam kasus yang merugikan demokrasi Indonesia. Tidak hanya itu, kasus ini juga mengungkap lemahnya pengawasan dalam proses PAW anggota DPR.
Apa itu PAW?
Pergantian antarwaktu atau PAW adalah mekanisme untuk menggantikan anggota DPR yang berhenti di tengah masa jabatannya. Biasanya, penggantian ini dilakukan dengan mengacu pada perolehan suara pemilu. Namun, dalam kasus Harun Masiku, dugaan suap menjadi celah untuk menyiasati mekanisme tersebut.
Mengapa Kasus Ini Viral?
Selain nama besar yang terlibat, masyarakat juga geram dengan keberadaan Harun Masiku yang tak kunjung ditemukan. Isu ini menjadi trending topic di media sosial dengan tagar seperti #CariHarunMasiku dan #KasusHasto.
Dampak ke Depan
Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik DPR dan PDI-P, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di Indonesia. “Kita butuh reformasi total dalam pengawasan partai politik dan KPU,” ujar seorang pengamat politik dalam wawancara eksklusif.
