Badan Pengkajian MPR RI, Kesuma Kelakan Serap Aspirasi Masyarakat di Jimbaran Bahas Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan
REDAKSIBALI.COM – Ekonomi kerakyatan yang berkeadilan merupakan paradigma ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas dengan menitikberatkan partisipasi aktif, pemberdayaan sumber daya lokal, serta keadilan distributif. Dengan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi kerakyatan mampu menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Pengkajian MPR RI, I G. N. Kesuma Kelakan, ST, MSi pada saat menjadi narasumber acara Penyerapan Aspirasi Masyarkat dengan tema ‘Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan’ pada Kamis (27/3/2025) di Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
Dalam acara yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat, Kesuma Kelakan menyampaikan Implementasi ekonomi kerakyatan juga terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan ekonomi global. Keberhasilan model ekonomi ini sangat tergantung pada peran aktif negara melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta kerja sama antarberbagai elemen masyaraka
“Namun demikian, keberhasilan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan tidak terlepas dari tantangan yang perlu diatasi bersama. Keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan informasi di kalangan pelaku usaha kecil menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kerja sama yang solid, ekonomi kerakyatan dapat menjadi fondasi kuat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial di Indonesia,” ungkap anggota MPR yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.
Kesuma Kelakan menyarankan, untuk memperkuat implementasi ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, diperlukan strategi yang terintegrasi antara berbagai pemangku kepentingan. Diantaranya: pemerintah harus terus mengembangkan regulasi yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk simplifikasi prosedur perizinan usaha, pengurangan beban pajak bagi pelaku usaha kecil, serta pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang bermitra dengan UMKM.
“Selain itu diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi ekonomi kerakyatan. Sektor swasta dapat m`emainkan peran strategis dengan mendukung pemasaran produk UMKM melalui platform digital maupun jaringan distribusi modern,” saran mantan Wakil Gubernur Bali periode 2003-2008.
Acara Penyerapan Aspirasi Masyarkat Badan Pekerja MPR RI ini juga menghadirkan I Putu Wahyu Widiartana, SH.,MH sebagai narasumer. Sebagai Praktisi Wahyu banyak mengulas hal-hal berkaitan dengan upaya membangun ekonomi gotong royong melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi.
Menurut Wahyu Widiartana, komitmen yang kuat dari semua pihak, pemberdayaan UKM dan koperasi dapat menjadi motor utama dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi. Melalui penguatan ekonomi gotong royong, Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, adil, dan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dalam mendukung UKM dan koperasi harus terus dikembangkan agar sektor ini dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesi. (GR)
