GMNI Ingatkan Pemerintah: Jangan Sampai “Mineral Kritis” Kita Dipreteli Amerika!
REDAKSIBALI.COM – Pertemuan hangat antara Menlu Sugiono dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Pancasila (5/2/2026) mendulang sorotan tajam. Pasalnya, pertemuan ini disebut-sebut jadi “pemanasan” menuju penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang melibatkan Presiden Prabowo dan Donald Trump.
Meski menyambut baik kerja sama antar-kementerian, DPP GMNI memberikan peringatan keras. Fokus utamanya: Jangan jadikan mineral kritis Indonesia sebagai “tumbal” diskon tarif dagang.
Pak Bahlil, Jangan Kasih Kunci ke Asing!
Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas Silalahi, menagih janji Menteri Bahlil yang selama ini dikenal vokal soal kedaulatan nasional. Menurutnya, klausul pemberian akses mineral kritis (nikel, tembaga, bauksit, hingga logam tanah jarang) kepada AS adalah langkah yang blunder besar.
“Pak Bahlil pernah bilang dia menteri yang anti-asing. Kita pegang omongan itu! Jangan sampai mineral kritis kita jatuh begitu saja ke tangan Amerika. Di bawah Trump, AS cuma mikirin bisnis, bukan mitra strategis masa depan,” tegas Andreas.
Senjata Geopolitik, Bukan Sekadar Barang Dagangan
GMNI mengingatkan bahwa Indonesia adalah “raja” nikel dunia (49% produksi global) dan punya cadangan timah terbesar ke-2 di dunia. Belum lagi potensi litium di Grobogan yang bikin mata dunia melirik.
Bagi GMNI, mineral kritis ini bukan cuma komoditas ekonomi, tapi alat tawar (bargaining power) Indonesia di panggung dunia. Memberi akses mudah ke AS sama saja dengan “melucuti” kekuatan geopolitik kita sendiri.
Berdikari adalah Harga Mati
Daripada bergantung pada peran asing, GMNI mendesak pemerintah -khususnya Kementerian ESDM – untuk fokus mengoptimalkan pengelolaan mineral secara mandiri di dalam negeri.
“Kita punya sumber dayanya, kita harus punya infrastrukturnya sendiri. Nggak perlu pakai peran asing buat bikin pengelolaan mineral kita berdikari!” pungkas Andreas. (GR*)
