Dicuekin Soal Darmaga, Desa Adat Sanur akan Lapor ke Pusat
Dicuekin Soal Darmaga, Desa Adat Sanur akan Lapor ke Pusat . Keberadaan Dermaga Sanur ternyata membuat warga adat setempat cemas. Pasalnya dengan hadirnya Dermaga megah itu, justru pendapatan desa adat Sanur menjadi anjlok.
Parahnya lagi, desa adat sepertinya diabaikan pihak pengelola dermaga. “Kami mau minta data jumlah penumpang dermaga saja tidak boleh. Kami perlu tahu berapa jumlah kunjungan ke Sanur lewat dermaga.
Warga Adat Sanur tidak bisa dapat informasi dan akses terkait keberadaan dermaga yang ada di wilayahnya. Padahal lahan dermaga itu sebelumnya dikelola adat. Dan kini warga harus mencari lahan pengganti untuk bisa melaksanakan upacara adat.
Lahan (dermaga) itu sebelumnya juga dikelola desa adat dan menjadi tempat pelaksanaan upacara,” ungkap Bendesa Adat Sanur Ida Bagus Paramartha saat Kudapil Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M., Kamis (2/2) di Kantor Bendesa Adat Sanur Denpasar.
Baca juga :
Kudapil mengangkat tema “Peranan BUPDA dalam meningkatkan kesejahteraan” selain dihadiri para tokoh setempat juga Tim Ahli Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja.
Bendesa Adat Paramartha memaparkan sejumlah masalah muncul pascaberoperasinya dermaga tersebut. Selain kemacetan, usaha desa (BUMDA Galang Kangin) pendapatannya merosot. Karena sumber pemasukan dari pengelolaan boat sudah tidak ada lagi. “Kami di desa Adat seperti diabaikan begitu saja,” tambahnya. Upaya pendekatan yang dilakukan juga tidak ada hasilnya. Salah satu tokoh masyarakat Sanur yang kini duduk di DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Kiana mengaku curiga ada sesuatu di balik ketertutupan informasi yang terjadi.
Pendapatan Badan Usaha Desa Adat Sanur Anjlok
Disebutkan Desa Adat Sanur sejak tahun 1998 sudah memiliki BUDAS (Badan Usaha Desa Adat Sanur) serta Yayasan Pembangunan Sanur yang menaunginya. Sebelum ada dermaga baru itu, kegiatan usaha termasuk pengoperasian kapal boat ke Nusa Penida dikelola desa Adat (BUDAS).
“Kini setelah ada pelabuhan baru, desa adat tak punya akses sama sekali. Keberadaan dermaga itu tidak memberikan multiplier effect bagi desa adat,” tambahnya.
Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan warga. Sebab selama ini, Dari pendapatan yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi kegiatan adat dan ini sangat membantu warga.
Karena itu warga berharap kepada Anggota DPD Dr. Mangku Pastika bisa nencarikan solusi atas masalah yang dialami. “Kami juga akan bersurat ke provinsi bahkan ke Pusat atau Presiden RI kalau masalah yang dihadapi warga tak ada solusinya,” tambah Paramartha.
Di sisi lain, sebagai Bendesa, ia khawatir dengan kondisi tersebut yang tidak tertutup kemungkinan bisa memunculkan aksi dari warga.
Salah satu tokoh Ida Bagus Alit Sudewa menyatakan warga cemas dari perkembangan yang terjadi ini. Pedagang di bagian selatan yang sebelumnya berdekatan dengan pelabuhan lama, kini sepi pengunjung. Warga juga perlu lahan pengganti untuk upacara.
Sementara Mangku Pastika mengaku kaget dengan kondisi yang terjadi sebagaimana disampaikan para tokoh desa Adat Sanur. “Mestinya pembangunan yang ada bisa memberi kesejahteraan bukan sebaliknya. Ini bukannya membawa berkah tapi masalah,” ungkap Gubernur Bali 2008-2018 ini.
Rakyat tidak boleh dirugikan adanya pembangunan. Karena pembangunan itu sejatinya untuk kesejahteraan rakyat. “Masak hanya minta data tak bisa. Kan harus ada keterbukaan informasi agar rakyat tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Saya akan coba bantu komunikasikan soal ini,” ujar Mangku Pastika.
Diceritakan, gagasan pembangunan dermaga ini sudah dibicarakan saat dirinya menjadi Gubernur Bali. Saat ini bersama 17 menteri dipimpin Menteri Luhut masalah dermaga ini dibahas di kapal Bounty. “Jadi saya kaget kalau seperti ini jadinya, kok sampai membuat krama adat resah,” ujar Mangku Pastika.
