Menjaga ‘Saraf’ Kedaulatan Rakyat Tetap Terhubung

Belakangan ini, obrolan soal apakah kepala daerah harus dipilih langsung oleh kita atau lewat DPRD kembali ramai. Kalau kita analogikan dengan tubuh manusia, Pilkada langsung itu sebenarnya adalah bukti bahwa “otak” bangsa kita sedang sehat-sehatnya. Namun, memindahkan hak pilih ke tangan segelintir orang di DPRD itu rasanya seperti memutus kabel saraf utama; kita kehilangan kendali atas tubuh sendiri dan membiarkan gerak kita diatur secara otomatis tanpa rasa. 

Kenapa Suara  Pemilih Begitu Berarti?

Secara alami, kesadaran kita itu muncul karena semua sel saraf saling terhubung dan berbagi informasi. Bayangkan setiap dari kita adalah satu sel saraf yang berharga. Saat kita memilih langsung, terjadi sebuah “percakapan besar” yang luar biasa di seluruh penjuru negeri. Kita semua ikut berpikir, merasa, dan memutuskan masa depan bersama.

Memilih langsung bukan cuma soal mencoblos, tapi soal menjaga agar “otak kolektif” bangsa ini tetap hidup dan peka terhadap keadaan. Kalau pilihan itu ditarik hanya ke DPRD, kita seperti membiarkan sebagian besar pikiran kita tertidur dan hanya mengandalkan sekelompok kecil sel saja. Risikonya? Kita bisa kehilangan jati diri dan kemampuan untuk bergerak lincah menghadapi tantangan zaman.

Teori-teori tentang “Disonansi Kognitif” mungkin terdengar rumit di atas kertas, tapi di lapangan, ia punya wajah yang sangat nyata. Saya teringat saat berbincang dengan seorang Ibu di sebuah sudut kota. Dengan mata berbinar, ia bercerita betapa bangganya ia bisa ikut menentukan siapa pemimpin yang akan mengurus lingkungannya melalui Pilkada langsung. Baginya, surat suara itu adalah satu-satunya momen ia merasa suaranya benar-benar berharga.

Namun, binar di matanya redup seketika saat saya kabarkan bahwa ada kemungkinan Pilkada nanti akan ditarik kembali ke DPRD. “Loh, kok gitu? Terus buat apa saya capek-capek berharap kalau ujung-ujungnya mereka lagi yang nentuin?” tanyanya dengan nada kecewa yang mendalam.

Kekecewaan Ibu ini adalah bukti nyata bahwa ada benturan keras antara kedaulatan yang selama ini diyakini rakyat dengan realitas politik yang tiba-tiba “dikebiri”. Jika hak ini dirampas, rakyat akan merasa seperti penonton di tanah airnya sendiri. Negara tidak lagi dilihat sebagai keluarga besar yang harus dijaga, melainkan mesin mati yang dikendalikan elit. Kondisi inilah yang memicu amarah dan ketidakpedulian massal—sebuah racun bagi stabilitas bangsa kita.

Menjaga “Tali Nyawa” Antara Rakyat dan Pemimpin

Dalam hidup bernegara, kita punya janji suci: rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pilkada langsung itu ibarat jalinan saraf yang menghubungkan kita dengan pemimpin secara langsung. Hubungan ini harus tetap hidup dan lentur. Saat kita memilih sendiri pemimpin kita, ada ikatan batin dan tanggung jawab yang kuat.

Namun, ada kalanya segelintir pihak merasa lebih baik jika keputusan besar ini diambil alih oleh “pakar” di parlemen saja dengan alasan efisiensi. Dalam dunia sains, ini sebenarnya langkah yang berisiko. Otak yang cerdas itu tidak bekerja secara tertutup atau kaku, melainkan lewat kerja sama jutaan sel yang saling terhubung. Jika pemilihan hanya dikunci di DPRD, kita seperti mengisolasi pikiran dan membiarkan tubuh bangsa ini bergerak tanpa perasaan—kaku, berulang, dan mudah “sakit” karena korupsi lebih gampang masuk ke celah yang sempit.

Penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan sejati tidak muncul dari satu titik saja, tapi dari keragaman ide banyak orang. Ibarat orkestra, keindahan muncul karena setiap alat musik ikut berbunyi. Jika suara rakyat diputus, negara kehilangan kemampuannya untuk beradaptasi dengan masalah yang rumit.

Sistem yang terlalu terpusat itu rapuh. Bayangkan sebuah jaring; jika pusatnya rusak, semua runtuh. Tapi dengan Pilkada langsung, meski ada satu-dua kendala, sistem kita tetap kuat karena kekuatannya tersebar di tangan seluruh rakyat.

Yang paling berbahaya jika hak pilih kita ditarik adalah munculnya rasa putus asa massal. Rakyat bisa merasa tidak berdaya, merasa suaranya tak lagi berharga, lalu akhirnya diam dan tak peduli lagi pada negara. Ini adalah “kematian rasa” yang pelan-pelan merusak bangsa.

Tanpa adanya masukan dan kontrol langsung dari kita semua, para pemimpin di atas sana bisa jadi “buta” karena tidak lagi mendengar detak jantung rakyatnya. Padahal, sebuah bangsa hanya bisa tumbuh besar jika setiap warganya merasa memiliki dan ikut menjaga rumahnya sendiri.

Tentang Biaya, Bukan Soal Angka, Tapi Soal Nyawa Bangsa

Seringkali kita mendengar keluhan bahwa Pilkada langsung itu terlalu boros uang negara. Tapi, mari kita berkaca pada tubuh kita sendiri. Otak kita adalah bagian yang paling “rakus” energi; ia memakan 20% kalori kita padahal beratnya kecil saja. Tapi, apakah kita berani memotong asupan energi ke otak hanya demi diet? Tentu tidak, karena jika otak kekurangan “bahan bakar”, seluruh tubuh akan berhenti berfungsi.

Memilih melalui DPRD dengan alasan penghematan adalah sebuah kekeliruan yang manis di awal tapi pahit di akhir. Ibarat orang yang ingin hemat oksigen dengan cara berhenti bernapas; ia mungkin hemat tenaga, tapi ia kehilangan hidupnya.

Biaya Pilkada langsung memang besar, tapi anggaplah itu sebagai “biaran hidup” atau premi asuransi agar bangsa kita tidak terkena “stroke demokrasi”. Biaya untuk memulihkan kekacauan, mengobati luka sosial, atau menangani kebijakan yang salah sasaran akibat pemimpin yang tidak paham rakyatnya, jauh lebih mahal daripada harga surat suara yang kita coblos.

Alam semesta dan tubuh kita sendiri mengajarkan tentang pentingnya cadangan. Otak bekerja di banyak tempat sekaligus supaya jika satu bagian lelah, yang lain tetap terjaga. Begitu juga Pilkada langsung; ia menjaga agar kedaulatan tidak hanya bergantung pada segelintir orang di DPRD. Jika segelintir orang itu “sakit” karena suap, seluruh daerah tidak perlu ikut tumbang karena rakyat masih punya kendali.

Pilkada langsung adalah cara paling jujur bagi negara untuk mendengar apa yang sebenarnya kita inginkan. Tanpa itu, pemimpin akan berjalan dalam ruang gelap, meraba-raba kebijakan yang seringkali tidak nyambung dengan kebutuhan kita di lapangan. Biaya dari kebijakan yang gagal itu jauh lebih mengerikan daripada biaya logistik pemilu.

Pada akhirnya, kita tidak boleh menukar kesehatan jangka panjang bangsa hanya demi angka-angka pendek di atas kertas anggaran. Demokrasi yang lumpuh jauh lebih mahal harganya daripada selembar kertas suara di tangan rakyat.

Partai Politik, Jembatan Rasa yang Sedang Terluka

Dalam tubuh kita, ada kurir-kurir kecil bernama neurotransmitter yang bertugas mengantar pesan dari satu saraf ke saraf lainnya agar tubuh bisa bergerak harmonis. Di dunia demokrasi, partai politiklah yang seharusnya menjadi “kurir pesan” itu. Mereka bertugas menjemput harapan kita di pasar, di sawah, dan di jalanan, lalu mengubahnya menjadi kebijakan yang menyejahterakan.

Namun jujur saja, saat ini kurir-kurir kita sedang tidak baik-baik saja. Masalah seperti politik dinasti dan kepentingan elit membuat pesan dari rakyat seringkali tidak sampai ke tujuan. Menyerahkan Pilkada ke tangan DPRD saat kondisi partai masih “sakit” ibarat membiarkan tubuh kita digerakkan oleh pesan-pesan palsu. Akibatnya, hubungan antara rakyat dan pemimpin jadi mati rasa—sebuah kondisi yang membuat kita merasa asing di negeri sendiri.

Otak yang sehat itu selalu belajar dari dunia luar. Begitu juga politik. Jika Pilkada ditarik ke DPRD, kita seperti menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Para elit hanya akan bicara dengan sesama mereka, di ruangan ber-AC yang kedap suara, tanpa pernah lagi mendengar tangisan atau tawa rakyatnya.

Sesuatu yang tertutup dan tidak pernah menerima masukan baru lama-lama akan kaku dan mati. Tanpa keterlibatan langsung dari kita, inovasi akan berhenti, dan tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya akan luntur. Kita tidak ingin demokrasi kita menjadi sebuah sirkuit mati yang hanya berputar-putar di lingkaran kecil itu-itu saja.

Memilih dengan Hati, Bukan Sekadar Transaksi

Tugas partai seharusnya adalah mencari putra-putri terbaik bangsa. Namun, jika prosesnya hanya soal siapa yang punya modal besar, kita sedang memutus urat saraf kecerdasan bangsa kita sendiri. Memaksa Pilkada melalui DPRD di tengah rapuhnya partai politik rasanya seperti melakukan tindakan medis yang gegabah pada otak; kita kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan bertindak benar.

Menghapus suara rakyat berarti membiarkan “jembatan rasa” itu runtuh. Jangan sampai kita membiarkan demokrasi kita mati rasa dalam sunyi, hanya karena kita menyerahkan kendali sepenuhnya pada sistem yang sedang kehilangan detak jantung pengabdiannya.

Pilkada langsung bukan sekadar soal memilih pemimpin, tapi juga cara kita belajar mendewasakan diri. Saat kita menimbang pilihan, kita sedang melatih pikiran untuk tidak sekadar ikut-ikutan, tapi benar-benar berpikir jernih demi masa depan.

Jika hak ini dirampas, akan ada luka batin yang mendalam di hati masyarakat. Ada rasa tidak adil yang mengganjal saat keyakinan kita tentang kedaulatan dibenturkan dengan kenyataan bahwa suara kita tak lagi dianggap. Rasa kecewa yang menumpuk ini ibarat “racun” bagi ketenangan bangsa; ia merusak kepercayaan dan bisa memicu amarah yang tak terkendali. Kita tidak ingin melihat bangsa ini merasa terasing di rumahnya sendiri.

Mempertahankan Pilkada langsung adalah upaya kita untuk menjaga agar bangsa ini tidak kehilangan jati diri. Tanpa terlibat langsung, rakyat akan merasa seperti penonton di tanah airnya sendiri. Negara tidak lagi dilihat sebagai sebuah keluarga besar yang harus dijaga bersama, melainkan dianggap sebagai mesin dingin yang dikuasai segelintir orang. Inilah awal dari runtuhnya rasa memiliki dan kasih sayang kita terhadap negeri.

Menjaga Cahaya Bangsa Tetap Menyala

Menjaga Pilkada tetap di tangan rakyat adalah cara kita merawat kesehatan jiwa bangsa. Ini adalah tentang menghargai setiap orang sebagai subjek yang berdaulat, bukan sekadar angka atau objek politik. Dengan melibatkan setiap “suara hati” dari seluruh penjuru negeri, kita memastikan bahwa kehidupan bernegara kita tetap sehat dan utuh.

Memutus akses rakyat ke kotak suara ibarat mematikan cahaya kesadaran kita sendiri. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang berjalan tanpa arah dan kehilangan kompas masa depannya. Mari kita jaga agar setiap suara tetap terdengar, karena di sanalah denyut nadi demokrasi kita sebenarnya berada. ***

Penulis : Bli Giri (Ketua KIPP Provinsi Bali)