REDAKSIBALI.COM – Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) menuai sorotan masyarakat. Para taruna rencananya akan mengikuti masa orientasi program Sekolah Rakyat pada 1-7 Agustus 2026 mendatang. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, ikut menanggapi hal ini. Ia menegaskan penguatan karakter memang merupakan hal penting. Namun, pemerintah harus menjaga penyelenggaraan pendidikan tetap berada pada koridor pedagogis yang humanis serta inklusif.
Kariyasa Adnyana menekankan tujuan utama program Sekolah Rakyat. Program afirmasi ini bertujuan memutus rantai kemiskinan masyarakat. Selain itu, program ini memberikan akses pendidikan bagi kelompok warga yang rentan. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat memiliki karakteristik khusus. Karakteristik ini menuntut pendekatan berbasis pemberdayaan sosial secara menyeluruh.
“Sekolah Rakyat berdiri untuk memperluas akses pendidikan serta pemberdayaan sosial. Karena itu, pendidik harus menggunakan pendekatan yang berlandaskan prinsip humanis. Proses belajar juga wajib berpusat pada peserta didik,” ujar Kariyasa Adnyana dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).
SETARA Institute sebelumnya melontarkan kritik mengenai potensi kaburnya batas antara ranah sipil dan militer. Menanggapi kritik tersebut, legislator asal Bali ini menyatakan pemerintah harus lebih sensitif. Pemerintah wajib menempatkan peran setiap institusi secara tepat. Ia juga mengingatkan ruang lingkup pendidikan nasional. Para pendidik, tenaga kependidikan, dan pekerja sosial ahli yang seharusnya mengelola ruang ini.
“Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung penguatan karakter peserta didik. Namun, lembaga pendidikan harus membentuk karakter itu dengan cara-cara yang tepat. Cara tersebut wajib mengedepankan nilai-nilai pendidikan nasional. Kita harus memastikan guru dan institusi sipil tetap menjadi aktor utama dalam setiap penyelenggaraan pendidikan,” tambah Kariyasa.
Kariyasa juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme setiap lembaga negara. Setiap lembaga harus berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ada batasan tegas antarlembaga agar tidak terjadi tumpang tindih peran.(gr*)
