REDAKASIBALI.COM – Bawaslu Kota Denpasar menggelar Rapat Penguatan Pemahaman Kepemiluan bagi Penyandang Disabilitas. Acara berlangsung di Gedung Graha Nawasena, Jalan Kamboja Nomor 4, Denpasar, pada Senin (27/7/2026). Dinas Sosial Kota Denpasar membina kelompok disabilitas yang mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, rapat ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat partisipasi mereka. Langkah tersebut sekaligus mendorong terwujudnya Pemilu yang inklusif dan aksesibel.
Peserta hadir dari Pertuni Denpasar, HWDI Denpasar, Gerkatin Denpasar, serta NPCI Denpasar. Selanjutnya, Anggota Bawaslu Bali Ketut Ariyani menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran Bawaslu Denpasar. Hadir pula Ketua Bawaslu Denpasar I Putu Hardy Sarjana beserta para anggota. Mereka adalah Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, Suyanto, dan Ni Wayan Eka Lestari. Selain itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Denpasar juga ikut mendampingi.
Dalam arahannya, Ketut Ariyani menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sebab, satu pihak saja tidak akan mampu memenuhi hak politik penyandang disabilitas.
“Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh sebab itu, semua pihak harus memperhatikan aksesibilitas di setiap tahapan Pemilu. Tujuannya agar tidak ada lagi hambatan bagi mereka saat menggunakan hak pilih. Bahkan, mereka juga harus bisa berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu,” tegas Ariyani.
Ia juga mendorong mereka agar aktif dalam Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Harapannya, kelompok disabilitas ini mampu menjadi pelopor pengawasan partisipatif di Denpasar.
Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana menyampaikan komitmen lembaganya. Bawaslu berkomitmen memastikan penyelenggaraan Pemilu memberikan ruang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Kami ingin teman-teman disabilitas tidak hanya hadir sebagai pemilih. Namun, mereka juga harus menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Bawaslu Denpasar berkomitmen membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Kami akan terus memperhatikan aksesibilitas dan pelayanan disabilitas pada setiap tahapan Pemilu,” ujar Hardy.
Selanjutnya, berbagai organisasi penyandang disabilitas menyampaikan pengalaman mereka selama Pemilu pada sesi diskusi. Mereka paling banyak menyoroti masalah peningkatan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Isu tersebut meliputi akses pengguna kursi roda dan ketersediaan informasi bagi pemilih tuli. Selain itu, mereka meminta optimalisasi pendataan pemilih disabilitas agar hak pilih mereka terakomodasi.
Perwakilan Pertuni Denpasar, Nyoman Suandi, turut menyampaikan harapannya. Ia berharap penyelenggaraan Pemilu ke depan semakin memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas.
“Pendampingan di TPS selama ini sudah cukup membantu kita. Meskipun demikian, beberapa teman disabilitas belum menggunakan hak pilih karena keterbatasan akses. Penyebab lainnya adalah kurangnya pendamping keluarga serta masalah pendataan pemilih. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggara melibatkan organisasi disabilitas dalam menyusun mekanisme pelayanan. Langkah ini penting agar Pemilu benar-benar ramah bagi semua,” ungkap Suwandi.
Menanggapi masukan tersebut, Anggota Bawaslu Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani memberikan penegasan. Bawaslu akan menjadikan seluruh aspirasi sebagai bahan evaluasi dan saran perbaikan.
“Masukan dari teman-teman penyandang disabilitas sangat berharga bagi kami. Oleh sebab itu, kami akan menindaklanjutinya sebagai saran perbaikan kepada penyelenggara Pemilu. Hal ini terkait aksesibilitas TPS, pelayanan, hingga akurasi data pemilih. Ke depan, kami juga akan memperluas sosialisasi Program P2P dan rekrutmen Pengawas TPS. Kami akan menggunakan berbagai media dan berkolaborasi dengan Graha Nawasena,” jelas Dewa Ayu Manik.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Denpasar berharap sinergi dengan komunitas disabilitas semakin kuat. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu ke depan dapat berlangsung lebih inklusif dan aksesibel. Langkah ini sekaligus menjamin kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara.(gr*)
