IPOC 2026 Digelar di Bali, Kebijakan Biodiesel dan Nasib Petani Sawit Jadi Sorotan
NUSA DUA, RedaksiBali.com – Bali menjadi tuan rumah salah satu pertemuan penting industri kelapa sawit dunia. Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 resmi memulai rangkaian kegiatannya pada Rabu, 11 November 2026, di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua.
Konferensi sawit internasional yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) ini berlangsung hingga 13 November 2026. Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah, pengusaha, investor, analis pasar, dan pelaku industri sawit dari berbagai negara.
Tahun ini, IPOC mengangkat tema Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience. Tema tersebut menggambarkan tantangan industri sawit di tengah persaingan perdagangan dunia, ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan energi, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan.
Namun, ada satu persoalan yang menjadi perhatian besar menjelang konferensi, yaitu kebijakan biodiesel B50 dan dampaknya terhadap masa depan petani sawit Indonesia.
IPOC 2026 Bahas Masa Depan Industri Sawit Dunia
IPOC merupakan forum tahunan yang menjadi tempat bertemunya para pemangku kepentingan industri kelapa sawit untuk membahas perkembangan pasar, kebijakan pemerintah, perdagangan internasional, dan perkiraan harga minyak sawit.
Penyelenggaraan tahun ini merupakan konferensi ke-22 yang digelar GAPKI.
Indonesia memiliki posisi penting dalam industri tersebut karena merupakan salah satu produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia.
Minyak sawit digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari minyak goreng, makanan olahan, produk perawatan tubuh, hingga bahan baku biodiesel.
Karena itu, perubahan kebijakan di Indonesia dapat memengaruhi pasokan dan harga minyak nabati di pasar internasional.
Dalam konferensi tahun ini, pembahasan akan mencakup ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, transisi energi, perdagangan global, kebijakan keberlanjutan, serta prospek harga minyak sawit dan minyak nabati pada 2027.
GAPKI berharap pertemuan tersebut menghasilkan masukan yang dapat membantu pemerintah dan pelaku usaha menentukan arah industri sawit Indonesia ke depan.
Kebijakan Biodiesel B50 Menjadi Perhatian Utama
Salah satu isu paling penting dalam IPOC 2026 adalah rencana peningkatan penggunaan biodiesel melalui program B50.
Secara sederhana, B50 merupakan bahan bakar diesel yang mengandung 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen solar berbasis minyak bumi.
Program ini menjadi bagian dari upaya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahan baku biodiesel Indonesia sebagian besar berasal dari minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO).
Jika penggunaan biodiesel meningkat, kebutuhan minyak sawit untuk konsumsi energi dalam negeri juga akan bertambah.
Di satu sisi, kebijakan ini dapat memperluas pasar domestik bagi industri sawit. Namun, di sisi lain, peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel harus diperhitungkan agar tidak mengganggu kebutuhan pangan dan ekspor.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, sebelumnya mengusulkan agar kebijakan biodiesel diterapkan secara fleksibel.
Menurut GAPKI, kadar campuran biodiesel seperti B35, B40, atau B50 sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, kondisi harga, dan kemampuan pembiayaan.
Artinya, peningkatan campuran biodiesel perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi sawit nasional, bukan hanya berdasarkan target energi.
Apakah B50 Menguntungkan Petani Sawit?
Pertanyaan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan masyarakat, khususnya petani kelapa sawit.
Peningkatan kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel berpotensi memperbesar permintaan CPO di dalam negeri.
Jika permintaan meningkat dan pasokan tidak bertambah dengan cukup cepat, harga minyak sawit berpotensi mengalami tekanan kenaikan.
Kondisi tersebut dapat memberikan peluang bagi petani melalui peningkatan harga tandan buah segar (TBS).
Namun, keuntungan tersebut tidak otomatis dirasakan semua petani.
Harga TBS juga dipengaruhi harga CPO, kualitas buah, biaya angkut, produktivitas kebun, serta mekanisme penetapan harga di masing-masing daerah.
Petani kecil bahkan menghadapi tantangan yang lebih besar karena tidak semua memiliki akses terhadap pupuk, pembiayaan, bibit unggul, teknologi, dan fasilitas pengolahan.
Karena itu, keberhasilan kebijakan biodiesel tidak cukup hanya diukur dari banyaknya solar yang digantikan oleh biodiesel.
Pemerintah juga perlu memastikan petani mendapatkan manfaat ekonomi yang adil.
GAPKI Soroti Risiko Penurunan Ekspor Sawit
Selain kebutuhan biodiesel, peningkatan konsumsi minyak sawit di dalam negeri juga dapat memengaruhi volume ekspor Indonesia.
Dalam proyeksi yang disampaikan GAPKI menjelang IPOC 2026, ekspor sawit Indonesia pada 2027 diperkirakan dapat turun menjadi sekitar 26,5 juta ton apabila skenario B50 berjalan sepanjang tahun.
Proyeksi tersebut perlu dipahami sebagai skenario industri, bukan angka ekspor yang sudah pasti terjadi.
Jika lebih banyak CPO digunakan untuk kebutuhan biodiesel domestik, jumlah minyak sawit yang tersedia untuk pasar ekspor berpotensi berkurang.
Persoalan lainnya adalah pembiayaan program biodiesel.
Sebagian pembiayaan insentif biodiesel berkaitan dengan pungutan ekspor produk sawit. Jika volume ekspor turun, penerimaan pungutan juga berpotensi tertekan.
Sementara itu, kebutuhan pembiayaan program biodiesel dapat meningkat seiring bertambahnya volume penggunaannya.
GAPKI menilai pembagian beban pembiayaan kebijakan energi perlu dilakukan secara adil agar tidak mengurangi dukungan terhadap industri dan petani.
Peremajaan Sawit Rakyat Jangan Sampai Terabaikan
Selain kebijakan biodiesel, persoalan penting lainnya adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Program PSR bertujuan membantu petani mengganti tanaman sawit yang sudah tua atau tidak produktif dengan tanaman baru yang memiliki potensi hasil lebih baik.
Peremajaan sangat penting karena produktivitas kebun rakyat menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan minyak sawit pada masa mendatang.
Namun, proses peremajaan tidak selalu mudah.
Petani harus menghadapi masa tunggu sebelum tanaman baru menghasilkan buah. Selama periode tersebut, pendapatan dari kebun dapat menurun atau bahkan terhenti.
Karena itu, dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, ketersediaan bibit unggul, dan kepastian pasar sangat diperlukan.
GAPKI mengingatkan agar peningkatan kebutuhan dana untuk program biodiesel tidak mengurangi dukungan bagi PSR dan peningkatan produktivitas kebun rakyat.
Jika produktivitas tidak meningkat, Indonesia akan menghadapi tantangan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan ekspor secara bersamaan.
Tantangan Petani Menghadapi Aturan Pasar Eropa
Persoalan lain yang akan dibahas dalam IPOC 2026 adalah aturan keberlanjutan pasar internasional, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Aturan Uni Eropa tersebut berkaitan dengan upaya memastikan produk yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal batas yang ditentukan dalam regulasi.
Bagi perusahaan besar, pemenuhan persyaratan ketertelusuran dan dokumentasi dapat dilakukan melalui sistem serta dukungan administrasi yang lebih lengkap.
Namun, petani kecil sering menghadapi keterbatasan dalam hal pencatatan kebun, pemetaan lahan, dokumen legalitas, dan akses teknologi.
Jika tidak mendapatkan pendampingan, petani kecil berisiko kesulitan masuk ke rantai pasok perusahaan yang melayani pasar internasional.
Karena itu, penerapan standar keberlanjutan perlu disertai bantuan teknis agar petani tidak tersingkir dari pasar.
Bali Menjadi Tempat Pertemuan Strategis Industri Sawit
Pemilihan Bali sebagai lokasi IPOC 2026 memberikan perhatian internasional terhadap Pulau Dewata.
Selain menjadi tujuan pariwisata, Bali juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai pertemuan ekonomi dan bisnis berskala internasional.
Rangkaian kegiatan IPOC berlangsung pada 11–13 November 2026.
Pada Rabu, 11 November, kegiatan diisi dengan agenda pra-konferensi, termasuk turnamen golf GAPKI, registrasi peserta, dan acara penyambutan.
Konferensi utama berlangsung pada Kamis dan Jumat, 12–13 November 2026.
Sejumlah pejabat pemerintah dijadwalkan memberikan paparan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Agenda konferensi juga mencakup pembahasan ketahanan ekonomi, kebijakan biodiesel, perdagangan global, geopolitik, regulasi keberlanjutan, serta proyeksi harga minyak sawit dan minyak nabati pada 2027.
Kehadiran peserta dari berbagai negara diharapkan memperkuat hubungan bisnis dan membuka peluang kerja sama industri sawit Indonesia.
Hasil IPOC 2026 Dinantikan Petani dan Pelaku Usaha
IPOC 2026 bukan hanya membahas kepentingan perusahaan besar dan perdagangan internasional.
Hasil pembahasan konferensi juga penting bagi jutaan orang yang menggantungkan penghasilan pada sektor kelapa sawit, termasuk petani kecil, pekerja perkebunan, pengangkut hasil panen, dan pelaku usaha pengolahan.
Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian setelah konferensi berlangsung.
Pertama, bagaimana pemerintah menentukan kebijakan biodiesel agar kebutuhan energi tidak mengganggu pasokan pangan dan ekspor.
Kedua, bagaimana memastikan petani sawit mendapatkan manfaat ekonomi dari peningkatan permintaan CPO.
Ketiga, bagaimana pembiayaan biodiesel dapat dilakukan tanpa mengurangi dukungan untuk peremajaan sawit rakyat.
Keempat, bagaimana petani kecil dapat memenuhi standar keberlanjutan dan tetap memiliki akses ke pasar internasional.
Dengan demikian, keberhasilan industri sawit tidak cukup hanya dilihat dari besarnya produksi atau nilai ekspor.
Kesejahteraan petani, keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, dan kemandirian energi juga harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.
IPOC 2026 di Bali diharapkan menghasilkan arah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan, energi, ekspor, dan kesejahteraan petani sawit Indonesia.
