Pemerintah Tertibkan HGU 11 Perusahaan Terkait Karhutla, Lebih dari 42 Ribu Hektare Jadi Sorotan
JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah menertibkan hak guna usaha (HGU) milik 11 korporasi yang berada di wilayah Kalimantan.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena lahan yang terdampak mencapai puluhan ribu hektare. Reuters melaporkan, hak atas lahan seluas lebih dari 42.000 hektare dari delapan perusahaan akan dicabut atau ditertibkan. Sementara itu, tiga perusahaan lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi dengan Bareskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah menyatakan penertiban dilakukan berdasarkan hasil kajian, kondisi lahan, kelengkapan sarana pengendalian kebakaran, serta riwayat kejadian karhutla di area perusahaan.
11 Perusahaan Masuk Penertiban HGU
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian ATR/BPN pada 9 November 2026, terdapat 11 korporasi yang masuk dalam proses penertiban HGU.
Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Berikut daftar perusahaan yang disebut pemerintah:
- PT MIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT BSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT STP – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT API – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT JMS – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Menteri Nusron juga menyebut bahwa berdasarkan informasi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Ada pula investor dari dalam negeri.
Namun, pemerintah belum mengumumkan seluruh nama pemilik manfaat atau pemegang saham perusahaan tersebut kepada publik.
Lima Kategori Penertiban, Tidak Semua HGU Dicabut dengan Cara yang Sama
Pemerintah membagi penanganan 11 perusahaan tersebut ke dalam lima kelompok. Artinya, tidak semua perusahaan langsung kehilangan seluruh hak atas lahannya.
Pertama, pencabutan seluruh HGU.
Kategori ini mencakup tiga perusahaan, yaitu PT MIB, PT RKA, dan PT SKM.
HGU PT MIB seluas sekitar 4.000 hektare berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, HGU PT RKA di Kabupaten Melawi tercatat seluas sekitar 11.558 hektare.
PT SKM di Kabupaten Ketapang memiliki dua bidang HGU dengan luas sekitar 5.355 hektare dan 2.360 hektare.
Pemerintah menyebut sejumlah pertimbangan pencabutan, antara lain kebakaran yang terjadi berulang, luas lahan terbakar yang lebih dari 50 persen pada lokasi tertentu, serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
Kedua, HGU yang tidak diperpanjang.
Kategori ini berlaku bagi PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU seluas sekitar 2.300 hektare tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang atau diperbarui.
Dengan demikian, lahan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai tanah yang kembali berada dalam penguasaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, perusahaan yang tidak akan diberikan HGU.
Ada tiga perusahaan yang belum memiliki HGU dan tidak dipertimbangkan untuk mendapatkan hak tersebut. Ketiganya adalah PT ANI seluas sekitar 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan penanganan izin usaha perkebunan perusahaan-perusahaan tersebut.
Keempat, pencabutan sebagian HGU.
Penertiban sebagian dilakukan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas HGU sekitar 1.510 hektare.
Pemerintah menyebut tindakan sebagian dilakukan karena luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen dari keseluruhan area HGU, disertai persoalan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
Kelima, tiga perusahaan masih dalam pemeriksaan.
Pemerintah masih mengkaji kemungkinan pencabutan sebagian atau seluruh HGU milik PT STP, PT API, dan PT JMS.
Pemeriksaan lapangan dan pengumpulan data masih diperlukan sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Dengan pembagian tersebut, angka 11 perusahaan merupakan keseluruhan korporasi yang masuk dalam penertiban. Sementara itu, tiga perusahaan pada kelompok terakhir masih menunggu hasil pendalaman lebih lanjut.
Mengapa Pemerintah Mencabut HGU Perusahaan Terkait Karhutla?
Kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan serius di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, transportasi, dan aktivitas sehari-hari.
Perusahaan pemegang HGU memiliki kewajiban untuk mengelola lahan sesuai ketentuan. Kewajiban tersebut termasuk menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, melakukan pencegahan, serta menangani kebakaran apabila terjadi di area yang dikelolanya.
Kementerian ATR/BPN menyebut penanganan kasus ini mengacu pada sejumlah aturan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 mengenai tata cara pelepasan atau pembatalan HGU atau hak pakai pada lahan yang terbakar.
Mekanisme penertiban juga dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dan kajian. Pemerintah menyatakan keputusan administratif harus memiliki dasar hukum dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apa Itu HGU dan Apa yang Terjadi Jika Dicabut?
Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sesuai ketentuan hukum.
HGU bukan berarti perusahaan memiliki tanah tersebut secara mutlak. Perusahaan memperoleh hak untuk menggunakan dan mengelola tanah dalam jangka waktu tertentu sesuai izin dan kewajiban yang melekat.
Ketika HGU dicabut atau masa berlakunya berakhir, hak perusahaan atas lahan tersebut dapat berakhir. Pengelolaan berikutnya harus ditentukan melalui proses administrasi dan ketentuan pertanahan yang berlaku.
Namun, pencabutan HGU tidak otomatis membuat lahan langsung menjadi milik masyarakat sekitar. Pemerintah tetap perlu melakukan pendataan, memastikan status tanah, memeriksa kemungkinan adanya hak pihak lain, serta menetapkan peruntukan lahan berikutnya.
Inilah bagian yang perlu mendapat perhatian setelah kebijakan pencabutan diumumkan.
Nasib Lahan: Apakah Akan Dikembalikan kepada Masyarakat?
Salah satu pertanyaan penting adalah bagaimana nasib puluhan ribu hektare lahan setelah hak perusahaan dicabut atau tidak diperpanjang.
Lahan yang kembali berada dalam penguasaan negara dapat ditindaklanjuti melalui berbagai skema sesuai status dan peruntukannya. Pemerintah dapat melakukan penataan kembali, menetapkan penggunaan untuk kepentingan negara, atau mempertimbangkan program reforma agraria apabila memenuhi persyaratan.
Namun, hingga pengumuman penertiban pada 9 November 2026, belum ada rincian resmi yang memastikan seluruh lahan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat atau dialihkan menjadi kawasan hutan.
Karena itu, masyarakat di sekitar lokasi perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai batas lahan, status hukum, rencana pemanfaatan, dan pihak yang akan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Kepastian ini penting untuk mencegah munculnya konflik agraria baru setelah perusahaan kehilangan hak atas tanah.
Masyarakat dan Pekerja Perkebunan Juga Perlu Dilindungi
Penertiban perusahaan bukan hanya persoalan pemerintah dan pemegang izin. Ada masyarakat desa, petani, pekerja perkebunan, serta pelaku usaha kecil yang aktivitas ekonominya mungkin berhubungan dengan kawasan tersebut.
Jika kegiatan perusahaan berhenti atau berubah, pekerja berpotensi menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Petani yang memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan juga perlu mengetahui bagaimana kelanjutan kerja sama, pembelian hasil panen, dan akses terhadap fasilitas perkebunan.
Di sisi lain, masyarakat yang telah tinggal atau mengelola lahan di sekitar kawasan perlu memperoleh kepastian mengenai hak dan batas tanahnya. Pendataan yang terbuka dapat membantu mencegah sengketa antara warga, pemerintah, dan pihak lain.
Pemerintah daerah juga memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan sosial baru. Dialog dengan masyarakat, kelompok tani, pekerja, dan pemerintah desa perlu dilakukan sebelum lahan ditetapkan untuk penggunaan berikutnya.
Pengawasan Lingkungan Harus Tetap Berjalan
Pencabutan HGU merupakan salah satu langkah penertiban administrasi pertanahan. Namun, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan pengawasan lingkungan yang berkelanjutan.
Lahan yang pernah mengalami kebakaran membutuhkan pemulihan sesuai kondisi ekologisnya. Area yang rusak perlu diidentifikasi, sementara kawasan yang masih memiliki fungsi penting bagi lingkungan harus dilindungi.
Pengawasan juga diperlukan agar lahan yang telah ditertibkan tidak kembali dibuka dengan cara membakar atau dimanfaatkan tanpa izin.
Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, bagaimana pemulihan dilakukan, serta bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat dalam menjaga kawasan tersebut.
Menunggu Kepastian Pemanfaatan Puluhan Ribu Hektare Lahan
Penertiban HGU terhadap 11 korporasi menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menangani perusahaan yang terindikasi terkait karhutla. Kebijakan ini mencakup pencabutan seluruh atau sebagian hak, tidak memperpanjang HGU yang telah berakhir, hingga menolak pemberian HGU baru.
Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak izin yang dicabut atau berapa luas lahan yang ditertibkan.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan lahan dikelola secara bertanggung jawab, lingkungan dipulihkan, dan masyarakat sekitar memperoleh kepastian hukum serta perlindungan ekonomi.
Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai status akhir lahan, rencana pemanfaatannya, dan bentuk pengawasan setelah perusahaan tidak lagi memegang hak atas kawasan tersebut.
RedaksiBali.com
