BeritaPolitik

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Pengawasan Jadi Sorotan

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna pada 19 November 2026. Aturan ini ditujukan untuk membantu negara dan korban mendapatkan kembali aset yang berasal dari tindak pidana.

Namun, pengesahan tersebut juga memunculkan pertanyaan tentang cara aturan ini akan dijalankan. Pegiat antikorupsi menyoroti sejumlah ketentuan, proses pembahasan, serta pentingnya perlindungan hak warga. Naskah final dan aturan pelaksana akan menentukan bagaimana ketentuan itu diterapkan. DPR RI

Apa tujuan UU Perampasan Aset?

Selama ini, penanganan perkara pidana berfokus pada pembuktian kesalahan dan pemberian hukuman kepada pelaku. Perampasan aset menambahkan upaya untuk menelusuri dan mengambil kembali harta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, agar dapat dikembalikan kepada negara atau korban sesuai ketentuan.

DPR menyebut aturan ini mencakup aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Undang-undang tersebut juga mengatur pengelolaan aset yang disita atau dirampas. Tujuannya, aset tidak terbengkalai atau kehilangan nilai selama proses hukum berlangsung.

Perampasan aset tanpa putusan pidana

Salah satu bagian yang menjadi perhatian ialah mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap seseorang, yang dikenal sebagai non-conviction-based asset forfeiture. Mekanisme ini bukan berarti seseorang otomatis dinyatakan bersalah. Perampasan tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan proses pengadilan yang berlaku.

Draf yang tersedia di situs DPR mencantumkan syarat tertentu bagi mekanisme tersebut, termasuk nilai aset sekurang-kurangnya Rp1 miliar. Karena angka dan ketentuan pelaksanaan dapat bergantung pada naskah final serta aturan turunannya, publik perlu merujuk pada dokumen resmi yang berlaku setelah proses pengundangan. Draf RUU di situs DPR

Kritik pegiat antikorupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tidak dicantumkannya ketentuan tentang illicit enrichment, yaitu peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang. Menurut ICW, ketentuan tersebut dapat membantu penegak hukum menelusuri kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Katadata

Kelompok masyarakat sipil juga menekankan pentingnya proses yang terbuka dan perlindungan hak pihak ketiga yang memperoleh aset dengan itikad baik. Mereka meminta mekanisme perampasan tetap berada dalam pengawasan pengadilan, menggunakan dasar bukti yang memadai, serta memisahkan fungsi penyidikan, penuntutan, pengelolaan aset, dan pengawasan. Transparency International Indonesia

Hal yang perlu diawasi

Pelaksanaan aturan ini akan menjadi ujian penting. Proses penelusuran dan penyitaan aset perlu memiliki dasar yang jelas, memberi ruang bagi pemilik atau pihak ketiga untuk menyampaikan keberatan, dan memastikan keputusan perampasan dapat diuji melalui jalur hukum.

Pengelolaan aset juga perlu transparan. Publik perlu mengetahui bagaimana aset dinilai, disimpan, digunakan, dilelang, atau dikembalikan kepada korban dan negara. Pengawasan independen dan laporan berkala dapat membantu mencegah penyalahgunaan aset selama proses berlangsung.

Menunggu pelaksanaan yang akuntabel

UU Perampasan Aset membawa harapan agar pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana berjalan lebih efektif. Pada saat yang sama, kewenangan untuk mengambil aset harus dijalankan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perhatian publik kini tertuju pada naskah final, aturan pelaksana, serta praktik penegakannya. Keberhasilan aturan ini bukan hanya diukur dari banyaknya aset yang disita, tetapi juga dari kepastian proses hukum, keterbukaan pengelolaan, dan terjaganya hak warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *