Serahkan LHP, BPK Apresiasi KKP dalam Pelaksanaan Pemberantasan IUU Fishing
REDAKSIBALI.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi pelaksanaan pemberantasan illegal fishing di laut Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Auditor Utama Keuangan Negara IV kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono secara virtual, Kamis (1/4/2021).
Pada kegiatan ini, BPK secara simbolis menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Illegal Fishing periode tahun 2017 sampai 2020 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan merupakan hal yang penting karena dapat mendorong kemajuan kinerja KKP dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya pengendalian IUU Fishing.
“Audit kinerja oleh BPK RI merupakan momentum yang baik dalam upaya perbaikan yang menyeluruh dari hulu sampai hilir terkait kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kami berharap hasil pemeriksaan dapat meningkatkan kerja KKP dalam pemberantasan illegal fishing dan lebih luas untuk menyempurnakan tata kelola perikanan,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran pers yang disampaikan Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP
Dalam laporan tersebut, disebutkan hasil pemeriksaan terhadap kinerja KKP dalam melaksananakan pengendalian IUU Fishing, seperti telah memiliki standar pemenuhan sarana pasarana dan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai. Kedua, KKP telah mengorganisasikan pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengendalian illegal fishing. Terakhir, KKP telah menerapkan keseragaman prosedur, pola tindakan, dan administrasi penyidikan serta target waktu penyelesaian penyidikan secara profesional dan proporsional.
Selanjutnya, Menteri Trenggono mengungkapkan rencananya untuk memperkuat kinerja KKP dalam pengendalian illegal fishing. Diantaranya dengan menyiapkan peraturan untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan meningkatkan sarana prasarana dalam pengawasan kapal pelaku illegal fishing serta sistem pengawasan terpadu. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah, hingga dunia internasional akan dibangun untuk memperkuat kinerja KKP dalam pengendalian illegal fishing.
BPK mengapresiasi KKP yang berkoordinasi dengan baik dalam hal pengawasan. Tidak hanya apresiasi, BPK pun memberikan rekomendasi untuk membangun kinerja KKP kedepannya, diantaranya melakukan peningkatan teknologi dalam pengawasan kapal pelaku illegal fishing.
“Kami mengapresiasi KKP, khususnya Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, yang telah menyelesaikan laporan hasil kinerja kepada BPK,” ujar Isma Yatun, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV.
Menteri Trenggono berharap BPK dapat mendukung berbagai langkah KKP dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan.
“Kami mohon dukungan penuh dari BPK RI terhadap pelaksanaan kajian strategis KKP dalam membangun kelautan dan perikanan dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
