Partai NasDem dan Sikapnya dalam Rapat Paripurna: Spekulasi Merapatnya ke Kubu Prabowo-Gibran
RedaksiBali.com – Partai NasDem, salah satu kekuatan politik yang memiliki peran penting dalam kancah politik Indonesia, belakangan ini menjadi pusat perhatian. Terutama terkait sikapnya dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada Selasa, 5 Maret 2024, yang menunjukkan isyarat terkait kemungkinan merapatnya NasDem ke kubu Prabowo-Gibran.
Dalam rapat paripurna tersebut, NasDem memilih untuk bungkam, tidak memberikan suara terkait wacana pengguliran hak angket. Sikap diam NasDem ini menimbulkan spekulasi bahwa partai tersebut tengah menunjukkan sikap merapat ke kubu Prabowo-Gibran.
Pengamat politik, Ujang Komarudin, melihat sikap NasDem yang tidak bersuara sebagai indikasi bahwa partai tersebut mungkin akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran jika pasangan tersebut berhasil memenangi Pilpres 2024. Hal ini didasarkan pada pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dengan Presiden Jokowi sebelumnya.
Pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi di Istana Negara menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa NasDem masih setia terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini memberikan isyarat bahwa NasDem belum mendukung wacana hak angket yang bisa membahayakan stabilitas pemerintahan Jokowi.
Posisi partai-partai lain dalam rapat tersebut juga menjadi sorotan. PKS secara terang-terangan mendukung penggunaan hak angket untuk klarifikasi terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Sedangkan PKB, PDIP, dan PPP masih belum menentukan sikap secara resmi terkait wacana hak angket.
Meskipun NasDem memilih diam dalam rapat tersebut, partai ini menyatakan bahwa mereka masih setuju dengan penggunaan hak angket. Bahkan, NasDem tengah mengumpulkan tanda tangan dari setiap anggotanya sebagai persiapan untuk mendukung hak angket.
Dengan dinamika politik yang terus berlangsung, sikap dan keputusan partai politik menjadi sangat penting dalam menentukan arah politik nasional. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana peran dan posisi partai politik dapat berubah seiring dengan perubahan dinamika politik nasional.
