Masinton Pasaribu: Jokowi tidak Layak Bertemu Megawati, Dianggap Mencerdai Demokrasi

21/04/20247 bulan

RedaksiBali.com – Masinton Pasaribu membahas Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan tajam dalam arena politik tanah air. Dalam sebuah wacana yang dipicu oleh politikus senior PDIP, Masinton Pasaribu, Megawati dinilai tidak layak bertemu dengan Jokowi. Alasannya cukup tegas: Jokowi dianggap tidak menghormati konstitusi, demokrasi, serta semangat reformasi yang diperjuangkan oleh Megawati.

Masinton Pasaribu menegaskan bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut. Namun, dalam konteks yang lebih luas, pertemuan ini menjadi salah satu puncak ketegangan antara PDIP dan pemerintah, terutama terkait Pilpres 2024. Dalam Pilpres tersebut, Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo, kandidat yang diusung oleh PDIP, melainkan mendukung Gibran Rakabuming Raka, putranya, sebagai calon wakil presiden.

Banyak Target Jokowi Selama Jadi Presiden Tidak Tercapai dan Perlu di Evaluasi!

Ramalan Asing: Masa Depan Indonesia di Bawah Kepemimpinan Prabowo Subianto

Kabinet Prabowo-Gibran: Bocoran Nomenklatur Kementerian dan Menteri Lengkap

Daftar Kementerian Baru di Kabinet Prabowo-Gibran: Memisahkan dan Memperkuat

Sementara itu, pernyataan-pernyataan dari politikus lainnya, seperti Chico Hakim, menunjukkan adanya peluang rekonsiliasi antara Megawati dan Prabowo Subianto. Meskipun keduanya seringkali berada dalam arena politik yang berbeda, hubungan mereka tidak pernah bersifat pribadi. Chico menegaskan bahwa PDIP selalu menghargai Gerindra, sehingga kemungkinan pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidaklah mengherankan.

Namun, suasana yang berbeda tercipta ketika pembicaraan beralih kepada Jokowi. Menurut Chico, kader PDIP masih belum menerima perlakuan Jokowi terhadap negara belakangan ini. Hal ini tercermin dalam gugatan PDIP terhadap hasil Pemilu 2024 yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh PDIP dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa.

Meskipun Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak secara eksplisit menolak wacana pertemuan antara Megawati dan Jokowi, suasana kebatinan di kalangan kader PDIP menunjukkan ketidaksediaan terhadap hal tersebut. Hingga saat ini, belum ada upaya komunikasi yang jelas dari pihak yang ingin bertemu dengan Megawati.

Dengan begitu, pertemuan antara Megawati dan Jokowi tidak hanya menjadi topik hangat dalam dunia politik, tetapi juga mencerminkan dinamika perseteruan dan rekonsiliasi antara kekuatan politik utama di Indonesia.