Pernyataan Hasto Kristiyanto Usai Jadi Tersangka: Sikap PDIP dan Implikasi Politik
RedaksiBali.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan pernyataan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sebuah video yang dirilis ke publik, Hasto mengomentari kasus hukum yang menjeratnya, dengan menyoroti lebih banyak aspek politik daripada detail kasus suap itu sendiri.
Sikap PDIP dan Komitmen pada Supremasi Hukum
Dalam pernyataannya, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP menghormati keputusan KPK. “Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK,” ujarnya dalam video yang diterima media pada Kamis (26/12).
Sebagai Sekjen PDIP, Hasto menegaskan bahwa dirinya adalah warga negara yang taat hukum. Ia juga menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya menjunjung tinggi supremasi hukum. Pernyataan ini menegaskan komitmen PDIP untuk mendukung penegakan hukum, meskipun dalam situasi yang berat bagi partai tersebut.
Kritik terhadap Demokrasi dan Watak Otoriter
Hasto juga mengutarakan pandangannya tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi harus ditegakkan, dan suara rakyat tidak boleh dikebiri. Ia mengkritik watak otoriter yang ia nilai menindas rakyatnya sendiri.
“Sejak awal, saya sudah banyak mengkritisi soal demokrasi harus ditegakkan, suara rakyat tidak boleh dikebiri, dan negara hukum tidak bisa dimatikan,” kata Hasto.
baca juga:
Menghadapi Risiko dengan Kepala Tegak
Hasto menyatakan bahwa dirinya sudah siap menghadapi segala risiko yang muncul akibat kasus ini. Dalam momen tersebut, ia memamerkan buku karya Cindy Adam tentang Sukarno yang menjadi bacaan favoritnya. Buku itu, menurut Hasto, adalah “kitab perjuangan” yang menjadi panduannya sebagai murid Bung Karno.
“Sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya,” ujarnya.
Hasto menekankan bahwa Sukarno pun harus menerima risiko dipenjara karena melawan penjajahan. Nilai-nilai perjuangan Bung Karno, menurut Hasto, tetap relevan dan menjadi pedoman bagi kader-kader PDIP saat ini.
Sindiran terhadap Ambisi Kekuasaan
Dalam pernyataannya, Hasto Kristiyanto juga menyindir seorang tokoh yang baru-baru ini dipecat dari PDIP. Menurut Hasto, tokoh tersebut memiliki ambisi kekuasaan yang mendorongnya untuk melanggar konstitusi dengan memperjuangkan perpanjangan masa jabatan presiden atau menambah jabatan menjadi tiga periode.
Menghadapi Intimidasi dan Menjaga Marwah Partai
Hasto menyerukan kepada seluruh kader PDIP untuk bersatu dalam menghadapi situasi sulit ini. Ia meminta kader partai banteng tidak gentar menghadapi intimidasi apa pun. “Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan,” tegasnya.
Hasto menutup pernyataannya dengan pesan yang menggugah: “Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apa pun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum.”
Kasus Hukum yang Menjerat Hasto
KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus suap terkait caleg PDIP, Harun Masiku, terhadap Komisioner KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan. Kedua, Hasto diduga terlibat dalam kasus perintangan penyidikan, di mana ia dituduh memerintahkan Harun Masiku untuk kabur dan merusak barang bukti terkait kasus suap tersebut.
Analisis dan Implikasi Politik
Kasus ini memunculkan berbagai spekulasi tentang dampak politik yang mungkin terjadi, baik terhadap PDIP maupun lanskap politik nasional secara keseluruhan. Beberapa pengamat politik menilai bahwa langkah KPK ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, meskipun melibatkan tokoh besar partai politik.
Di sisi lain, pendukung Hasto melihat kasus ini sebagai bagian dari tekanan politik yang bertujuan melemahkan PDIP menjelang tahun politik. Bagaimana hasil akhir dari proses hukum ini akan memengaruhi citra PDIP dan Hasto sendiri masih menjadi tanda tanya besar.
