Guntur Romli dan Hasto Kristiyanto: Kontroversi Video Kartu AS Pejabat Korup dan Isu OCCRP
RedaksiBali.com – Kontroversi kembali menghampiri arena politik Indonesia, Mohammad Guntur Romli, seorang politikus PDIP, menjadi sorotan setelah mengklaim bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki video yang disebut-sebut sebagai “kartu AS” untuk membongkar pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Namun, hingga kini, Guntur belum bisa menunjukkan isi video tersebut kepada publik.
Di sisi lain, laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini menempatkan Presiden Joko Widodo dalam daftar lima pemimpin dunia paling korup 2024. Laporan ini semakin memperkeruh situasi politik Indonesia.
Klaim Guntur Romli: Video yang Menghebohkan
Saat pertama kali mengemukakan klaimnya, Guntur menyebut bahwa ia telah melihat sendiri isi video tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa skandal yang diungkap dalam video itu bisa melampaui skandal Watergate di Amerika Serikat. Namun, saat diminta klarifikasi, Guntur justru mengalihkan pembicaraan ke isu lain, yakni laporan OCCRP.
“Lihat nanti ya. Laporan OCCRP ini kuat banget, harusnya bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Itu sudah diumumkan OCCRP, Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup sedunia,” ujar Guntur dalam sebuah wawancara di Jakarta pada Selasa (31/12/2024).
Laporan OCCRP: Jokowi dalam Daftar Pemimpin Terkorup
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah organisasi jurnalisme investigasi terkemuka berbasis di Amsterdam, menyebut Joko Widodo sebagai salah satu dari lima pemimpin dunia paling korup 2024. Jokowi masuk dalam daftar bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan Presiden Suriah Bashar Al Assad.
Menurut OCCRP, penghargaan ini diberikan kepada pemimpin yang dianggap telah menciptakan kekacauan melalui kejahatan terorganisasi dan korupsi. Hal ini tentu menjadi pukulan berat bagi citra politik Jokowi di penghujung masa jabatannya.
baca juga:
Respons Direktur Trust Indonesia
Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, memberikan tanggapan terkait pernyataan Guntur Romli. Menurutnya, klaim Guntur lebih cenderung sebagai upaya membela Hasto Kristiyanto daripada membongkar kasus korupsi secara nyata.
“Pernyataan Guntur Romli itu adalah pernyataan umum seorang kader partai yang membela pimpinannya. Namun, hal ini sama sekali tidak mewakili PDIP secara kelembagaan. Kasus Hasto adalah urusan pribadi, bukan partai,” ujar Fadhli.
Fadhli juga mengkritik Guntur karena belum memberikan bukti nyata berupa video tersebut. “Kalau memang ada, lebih baik video itu dibuka di ruang publik atau dilaporkan ke penegak hukum. Jangan sampai pernyataan ini hanya menjadi ancaman kosong,” tegasnya.
Analisis Isu: Politik Sandera dan Implikasi
Penggunaan “kartu AS” dalam bentuk video sering kali menjadi alat politik sandera di Indonesia. Jika klaim Guntur benar, hal ini bisa menjadi momentum besar untuk membongkar skandal korupsi di kalangan pejabat tinggi. Namun, tanpa bukti konkret, isu ini hanya akan menjadi bahan spekulasi dan memperburuk kepercayaan publik terhadap elite politik.
Laporan OCCRP juga membawa dampak signifikan bagi politik Indonesia. Meski Jokowi masih mendapat dukungan besar, laporan ini dapat digunakan oleh oposisi untuk menyerang pemerintah. Di sisi lain, pemerintah perlu segera memberikan klarifikasi untuk memulihkan reputasi di kancah internasional.
Rekomendasi dan Langkah ke Depan
- Transparansi dan Akuntabilitas: Jika benar ada video seperti yang diklaim, Hasto dan Guntur perlu segera membuka video tersebut ke publik. Hal ini penting untuk membuktikan integritas dan menghindari tuduhan manipulasi politik.
- Investigasi Independen: Laporan OCCRP harus menjadi pemicu untuk investigasi mendalam oleh lembaga independen. KPK dan lembaga antikorupsi lainnya perlu segera mengambil langkah nyata.
- Perbaikan Citra Politik: Pemerintah dan PDIP perlu bekerja sama untuk memulihkan kepercayaan publik. Upaya ini bisa dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam kebijakan dan pemberantasan korupsi.
Kasus ini menunjukkan bagaimana politik di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh isu korupsi dan penggunaan alat politik sandera. Guntur Romli dan Hasto Kristiyanto menghadapi tekanan besar untuk membuktikan klaim mereka. Di sisi lain, laporan OCCRP menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmen antikorupsinya.
Dengan pengelolaan isu yang baik, kasus ini bisa menjadi peluang untuk memperbaiki sistem politik dan hukum di Indonesia. Namun, tanpa bukti nyata, isu ini hanya akan menjadi satu dari sekian banyak kontroversi yang berlalu tanpa penyelesaian.
