Aparatur Sipil Negara Batal Pindah ke IKN, Apakah Benar Proyek IKN ini membebani APBN ?
RedaksiBali.com – Pemerintah baru saja mengumumkan pembatalan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semula direncanakan pada Januari 2025. Keputusan ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya, terutama mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek ambisius tersebut.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini pada 24 Januari 2025, pemerintah mengungkapkan dua alasan utama pembatalan tersebut.
- Penataan Organisasi dan Tata Kerja: Banyak kementerian dan lembaga yang masih dalam tahap konsolidasi internal, yang membuat mereka belum siap untuk memindahkan ASN ke IKN.
- Kesiapan Fasilitas: Gedung perkantoran dan unit hunian untuk Aparatur Sipil Negara di IKN belum siap, terutama terkait dengan perubahan jumlah kementerian dan lembaga yang terjadi.
Surat tersebut menegaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara ke IKN belum dapat dilaksanakan, dan waktu pasti pemindahan akan diumumkan kemudian.
baca juga:
Dampak Ekonomi IKN yang Belum Maksimal
Bicara soal IKN, tentu tak bisa lepas dari pembahasan ekonomi. Sejak 2022 hingga 2024, pemerintah sudah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN. Lalu, pada tahun 2025-2029, Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk kelanjutan proyek tersebut.
Namun, banyak pihak yang meragukan apakah investasi sebesar itu sebanding dengan manfaat ekonomi yang akan dihasilkan. Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPNVJ, mengatakan bahwa dampak ekonomi yang dihasilkan oleh IKN belum sesuai harapan. Meskipun proyek ini memiliki ambisi besar, studi-studi yang ada menunjukkan bahwa dampaknya jauh lebih kecil daripada yang diharapkan.
Menurut laporan analisis keuangan dari Kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen, jauh dari proyeksi awal yang mengharapkan angka 1,5-2 persen.
Lebih jauh lagi, kontribusi IKN terhadap PDB nasional hanya sebesar 0,01 persen. Padahal, proyek ini diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dalam hal penciptaan lapangan kerja, data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain dengan skala investasi yang serupa.
Dampak Sosial dan Lingkungan yang Mengkhawatirkan
Selain dampak ekonomi yang diragukan, proyek IKN juga memunculkan masalah sosial dan lingkungan yang cukup serius. Salah satunya adalah alih fungsi lahan yang menyebabkan penggusuran terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal yang kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Di sisi lain, pembangunan IKN juga berdampak pada ekosistem hutan Kalimantan, yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebutkan bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. Dampak jangka panjangnya bisa sangat serius, seperti peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.
Haruskah Proyek IKN Diteruskan?
Dengan segala dampak negatif yang sudah muncul, Achmad Hidayat berpendapat bahwa pemerintah harus mengevaluasi ulang proyek IKN. Jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, melanjutkan proyek ini dengan anggaran yang lebih besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang jelas.
Menurutnya, pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih mendesak dan membutuhkan perhatian lebih, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. "Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan dengan bijak untuk kepentingan rakyat," tambah Achmad.
Jika pemerintah tetap ingin melanjutkan pembangunan IKN, maka seharusnya proyek ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan keterlibatan sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Evaluasi Kritis Diperlukan
Pembangunan IKN memang merupakan proyek besar dan ambisius yang telah dirancang dengan tujuan mulia untuk mengurangi beban Jakarta, mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, jika melihat hasil yang ada sejauh ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi lebih dalam. Proyek ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi ambisi politik semata, tapi harus mengutamakan manfaat jangka panjang bagi rakyat dan kesejahteraan bangsa.
Pemerintah harus mempertimbangkan kembali apakah melanjutkan proyek IKN dengan biaya yang terus membengkak akan memberikan hasil yang sebanding. Lebih penting lagi, anggaran yang digunakan harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat dan bukan sekadar ambisi politik dari segelintir elit.
