Bawaslu Bali Kuatkan Demokrasi, Jaga Netralitas ASN
REDAKSIBALI.CO – Buat Bawaslu Provinsi Bali, ketok palu hasil pemilu bukan berarti pengawasan ikut libur. Justru sekaranglah waktunya narik urat demokrasi biar makin kuat. Salah satu yang dipantengin terus? Apalagi kalau bukan netralitas ASN yang jadi kunci keadilan pemilu.
Gede Sutrawan, pentolan Divisi Hukum Bawaslu Bali, bilang kalau konsolidasi demokrasi itu justru paling krusial pas lagi nggak ada tahapan pemilu. Pas perhatian publik mulai turun, di situlah pengawasan harus tetep nyala.
“Demokrasi itu nggak cuma soal aturan di atas kertas, tapi soal kesadaran kita semua buat jagain kekuasaan,” ujar Sutrawan pada Sabtu (7/2/2026) saat dalog dengan Bawaslu Karangasem dan Peradah Karangasem pada acara bertajuk Konsolidasi Demokrasi.
Belajar dari Pemilu 2024, Sutrawan ngingetin kalau netralitas ASN masih jadi isu panas yang nggak boleh lepas dari radar. Tapi, dia juga kasih edukasi penting: Bawaslu itu bukan algojo yang bisa langsung kasih sanksi ke ASN nakal.
“Bawaslu tugasnya mastiin proses pengawasannya jalan terus. Kalau soal sanksi administratif, itu wewenangnya bos si ASN, BKN, sama Komisi ASN. Kita cuma kawal!” tegasnya.
Nggak cuma ASN, TNI dan Polri pun dipantau ketat – Kalau tebukti bersalah, sanksi administratif sampai pidana sudah nunggu di depan pintu.
Sutrawan juga nggak anti-kritik soal munculnya tagar sinis #RugiLaporBawaslu. Dia sadar betul kalau kepercayaan dari publi itu lagi diuji.
“Kepercayaan publik itu nggak bisa kita minta-minta, tapi harus kita bangun sendiri. Caranya? Kita buka ruang dialog dan buktiin kalau setiap laporan warga kita sikat sesuai aturan,” pungkasnya. (GR)
