REDAKSIBALI.COM – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyampaikan seruan penting. Mereka mendesak pemerintah menempatkan kembali Ambeg Paramarta sebagai etika kekuasaan. Prinsip ini harus menjadi dasar utama dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Oleh karena itu, PA GMNI menyampaikan seruan melalui siaran pers resmi, Kamis(13/8/2026). Momentum peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi latar belakang pernyataan kebangsaan tersebut.
Menurut PA GMNI, kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan belaka. Sebaliknya, momen ini harus menjadi kesempatan emas untuk merefleksikan arah penyelenggaraan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan mereka semakin mendekatkan rakyat pada cita-cita Proklamasi.
Dahulukan Kepentingan Rakyat Kecil
Dalam siaran persnya, PA GMNI memaknai Ambeg Paramarta sebagai keberanian negara untuk menentukan prioritas utama. Artinya, pemerintah wajib mendahulukan kepentingan rakyat dan keselamatan republik di atas kepentingan politik jangka pendek.
Gagasan ini mempertegas kembali pesan kebangsaan Bung Karno. Dalam hal ini, pembangunan Indonesia tidak boleh hanya fokus pada fisik material. Pemerintah juga harus membangun jiwa bangsa secara konsisten.
Selain itu, PA GMNI menilai pertumbuhan ekonomi nasional harus bermuara pada keadilan sosial. Ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026. Namun, indikator makro seperti PDB dan investasi saja tidak cukup menjadi tolok ukur.
“Keberhasilan pembangunan harus terlihat nyata pada daya beli masyarakat dan lapangan kerja berkualitas,” tulis PA GMNI.
Setop Ketergantungan Utang Negara
PA GMNI juga menyoroti persoalan utang pemerintah secara tajam. Tercatat, posisi utang pemerintah menembus Rp10.293,69 triliun atau mencapai 41,26 persen terhadap PDB per akhir Juni 2026.
Menurut organisasi tersebut, persoalan utang tidak cukup aman hanya karena mematuhi batas undang-undang. Hal yang lebih penting adalah transparansi penggunaan utang dan beban bagi generasi masa depan.
Oleh karena itu, PA GMNI mendorong pemerintah segera menahan laju utang baru. Mereka meminta pemerintah menghentikan pembiayaan berbasis utang untuk program non-produktif. Sebaliknya, pemerintah harus mengarahkan APBN untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.
Jabatan Publik Bukan Hadiah Politik
Selain masalah ekonomi, PA GMNI mengkritik keras etika penyelenggaraan negara saat ini. Mereka menyerukan pemulihan total terhadap prinsip kepatutan, integritas, dan meritokrasi.
Dalam situasi ini, pemerintah harus mencegah praktik politik dinasti, konflik kepentingan, dan politik balas jasa.
“Jabatan publik bukan hadiah politik,” tegas PA GMNI.
Kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan harus menjadi dasar utama penempatan pejabat negara. Pilihan tersebut tidak boleh berlandaskan kedekatan politik atau hubungan kekeluargaan semata.
Lima Agenda Politik Ambeg Paramarta
Dari hasil refleksi kemerdekaan, DPP PA GMNI merumuskan Lima Agenda Politik Ambeg Paramarta:
- Teguhkan Pancasila: Paradigma pembangunan harus berfokus pada pemerataan daerah dan meminimalkan kesenjangan wilayah.
- Kembalikan Ekonomi ke Konstitusi: Kebijakan ekonomi wajib berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat.
- Pulihkan Etika dan Meritokrasi: Pengisian jabatan publik harus mengutamakan integritas dan mencegah politik transaksional.
- Tegakkan Hukum dan Demokrasi: Penegak hukum harus independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik.
- Wujudkan Kedaulatan Internasional: Politik luar negeri wajib bebas aktif dan konsisten membela kemerdekaan Palestina.
Pada akhirnya, PA GMNI mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan hanyalah alat untuk melindungi rakyat dan menghadirkan keadilan sosial di seluruh Indonesia.(gr**)
