REDAKSIBALI.COM – Implementasi konsep Trisila Bung Karno dinilai menjadi kunci utama untuk menyelamatkan Bali dari ancaman kapitalisme global yang mengikis adat, budaya, dan kedaulatan ekonomi masyarakat lokal. Ideologi Marhaenisme yang membumi harus dijadikan benteng pertahanan guna memastikan kedaulatan rakyat di atas kepentingan algoritma maupun investor asing.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pemerhati Budaya dan Tosan Aji, I G.N.A. Eka Darmadi, S.S., M.Si., saat menguji pisau analisis Dialektika Marhaenis terhadap potret realitas Bali kontemporer. Ia membedah tiga aspek fundamental Trisila secara mendalam:
Socio-Nasionalisme: Menjawab Isu Alih Fungsi Lahan
Eka Darmadi yang juga wakil Ketua Bidang Ideologi PA GMNI Bali menyoroti fenomena maraknya penjualan tanah ke pihak asing di kawasan Canggu dan Uluwatu yang membuat harga properti tak lagi terjangkau warga lokal. Selain itu, kampanye “Bali Kualitas” dipertanyakan keberpihakannya, di tengah kekalahan produk kerajinan lokal seperti Tenun Endek oleh barang impor di marketplace.
- Sintesis Marhaenis: Nasionalisme Bali harus menempatkan Desa Adat dan UMKM sebagai tuan rumah. Investor diwajibkan bermitra dengan BUMDes, menyerap minimal 30% tenaga kerja lokal terlatih, serta mengalokasikan 30% pajak pariwisata kembali ke Desa Adat guna pelestarian budaya. “Jika tanah habis dijual dan budaya dikomersilkan, sepuluh tahun lagi Bali hanya tinggal nama di brosur,” tegasnya.
Socio-Demokrasi: Menjinakkan Ekonomi Platform
Sektor ekonomi digital saat ini dinilai menciptakan ketimpangan baru. Pengemudi ojek online lokal dipaksa bersaing ketat dengan pekerja luar daerah, sementara komisi 20% ditarik ke kantor pusat di Jakarta atau Singapura. Di sisi lain, pasar tradisional kian sepi, sedangkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengalami stagnasi dana.
- Sintesis Marhaenis: Teknologi tidak boleh ditolak, melainkan harus dijinakkan. Pemerintah daerah didorong menginisiasi “Super App Koperasi Bali”—sebuah aplikasi transportasi dan perdagangan milik gabungan koperasi se-Bali. Langkah ini memastikan perputaran uang, komisi, dan kendali data tetap berada di tangan masyarakat Marhaen, bukan dikendalikan algoritma asing.
Ketuhanan Yang Maha Esa: Tri Hita Karana vs Kapitalisme
Konsep Ketuhanan Marhaenis menempatkan agama sebagai kompas moral, bukan alat dagang. Realitas saat ini menunjukkan adanya benturan nyata antara awig-awig (aturan) Desa Adat dengan investor, seperti pura yang dipagari vila, suara musik diskotik yang mengganggu upacara, hingga memudarnya spirit Tri Hita Karana akibat obsesi uang.
- Sintesis Marhaenis: Setiap Peraturan Daerah (Perda) investasi wajib lolos uji “Tri Hita Karana” melalui penegakan zonasi sakral dan pembatasan jam operasional tempat hiburan. Investor juga wajib ikut ‘mekrama’ (bermasyarakat) dan bergotong royong di desa. “Pariwisata Bali laku karena ‘Bali-nya’. Jika jiwanya hilang, wisatawan juga akan pergi,” tambah Eka.
Kembali ke Kompas AMPERA dan JAS MERAH
Sebagai penutup, Eka Darmadi mengingatkan kembali pesan historis Bung Karno untuk selalu konsisten memegang prinsip non-blok, berdikari, dan tidak melupakan sejarah. Di tengah riuh polarisasi digital saat ini, satu-satunya jalan agar bangsa tidak terpecah adalah kembali ke pangkal perjuangan: Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) dan JAS MERAH.
“Dialektika Marhaenis adalah Marhaenisme itu sendiri. Sebuah cara berpikir dinamis, membumi, dan selalu berpihak pada tanah penderitaan rakyat. Pemikiran Bung Karno bersama para pendahulu seperti Tan Malaka dan Syahrir telah menandai roh perjuangan yang universal dan abadi,” pungkasnya.(gr*)
