REDAKSIBALI.COM – Rencana pemerintah membuka hingga 200 juta rekening baru untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) memicu perhatian serius. Langkah besar tersebut perlu melalui kajian mendalam agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Jadi, program ini tidak boleh berhenti sekadar pada pencapaian target kuantitatif semata.
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, memberikan pandangannya. Menurut beliau, percepatan dan perbaikan sistem penyaluran bansos merupakan langkah yang patut mendapat apresiasi. Namun demikian, pemerintah wajib memberikan penjelasan transparan mengenai dasar penetapan target fantastis tersebut.
“Jangan sampai kita sibuk membuka rekening sebanyak-banyaknya. Sementara itu, persoalan siapa yang berhak menerima bansos belum selesai,” ujar Kariyasa.
Urgensi Validasi Data dan Akurasi Penerima
Lebih lanjut, Kariyasa menilai terdapat pertanyaan mendasar yang wajib mendapat jawaban terbuka dari pemerintah. Apabila data menunjukkan sekitar 15,3 juta masyarakat usia produktif belum memiliki rekening, maka sasaran 200 juta rekening tersebut menjadi rancu.
“Jika targetnya 200 juta, pemerintah harus menjelaskan siapa penerimanya. Selain itu, jelaskan bagaimana perhitungannya dan apakah ada potensi rekening ganda bagi masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, Kariyasa menilai keberhasilan perbaikan sistem tidak boleh hanya diukur dari kuantitas rekening baru. Indikator yang jauh lebih penting adalah ketepatan bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak, tepat jumlah, serta tepat waktu.
Maka dari itu, pembukaan rekening baru harus berjalan beriringan dengan pembenahan basis data penerima manfaat. Selanjutnya, pemerintah wajib memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memastikan validitas NIK, serta memperkuat integrasi data antarlembaga.
“Sebab, rekening hanyalah sebuah instrumen. Hal yang paling krusial adalah datanya benar, orangnya tepat, dan bantuannya benar-benar sampai,” tegasnya.
Jaminan Bansos Bersih dari Intervensi Politik
Di samping itu, Kariyasa juga mengingatkan agar pelaksanaan program bansos tetap berjalan objektif dan transparan. Terlebih lagi, program ini harus bebas dari segala bentuk kepentingan politik praktis. Hal ini karena bansos menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Karenanya, pemerintah perlu membangun mekanisme pengawasan yang kuat. Langkah antisipasi ini penting agar bansos tidak menjadi alat pencitraan maupun kepentingan elektoral, khususnya menjelang tahapan Pemilu.
“Jangan sampai program bantuan ini justru menimbulkan persepsi kepentingan politik. Apalagi menjelang Pemilu, harus ada jaminan bahwa bansos bergerak berdasarkan data kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kembali beliau menegaskan, kriteria yang jelas dan data yang valid harus menjadi dasar penentuan penerima bantuan. Dengan begitu, tidak boleh ada warga miskin yang terlewat hanya karena persoalan administrasi. Sebaliknya, jangan sampai warga yang mampu justru mendapatkan bantuan tersebut.
Selain persoalan data, Kariyasa juga mengingatkan bahwa kepemilikan rekening baru tidak otomatis menjamin keaktifan jangka panjang. Apabila rekening hanya aktif saat menerima saldo awal lalu mati, maka efektivitas program tersebut wajib dievaluasi.
Meningkatnya anggaran program ini membuat pemerintah harus memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata. Alokasi anggaran seharusnya mengalir untuk memperkuat verifikasi data dan pengawasan, bukan sekadar untuk membuka buku rekening baru.
“Prinsipnya sederhana, bukan berapa banyak rekening yang dibuka, melainkan berapa banyak masyarakat yang tepat menerima bansos. Oleh sebab itu, jangan sampai ada kepentingan politik masuk ke dalam instrumen perlindungan sosial rakyat,” pungkas Kariyasa.
Sebagai langkah konkret, politisi PDI Perjuangan asal Bali ini mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memperluas program secara masif. Pemerintah harus memastikan target rekening sesuai kebutuhan riil, mencegah akun ganda, mengutamakan anggaran pemutakhiran data, serta menjamin penyaluran bansos bersih dari intervensi politik(g*)
