REDAKSIBALI.COM – Antrean panjang kendaraan melanda sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bali selama lima hari terakhir. Fenomena ini memicu kemacetan parah dan mengganggu mobilitas harian masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Bali sudah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Pertamina untuk mencari solusi. Persoalan kelangkaan ini bahkan telah memicu perhatian serius dari jajaran anggota DPR RI di pusat. Namun, masyarakat di lapangan masih harus mengantre lama demi mendapatkan kepastian pemulihan pasokan bahan bakar.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, sebelumnya memberikan penjelasan resmi mengenai akar masalah tersebut. Menurutnya, kendala teknis pada kapal pengangkut memicu keterlambatan proses bongkar muat komoditas energi. Sementara itu, pihak Kementerian ESDM menyatakan bahwa ketahanan stok BBM nasional berada pada posisi aman untuk 18–20 hari. Pemerintah pusat menegaskan bahwa hambatan utama di pulau dewata murni berkaitan dengan sektor distribusi logistik lokal.
Menanggapi carut-marut tersebut, dosen sekaligus akademisi asal Desa Adat Peminge, I Wayan Repiyasa, mendesak evaluasi menyeluruh. Ia menilai klaim ketersediaan stok nasional yang aman tidak otomatis menjamin kelancaran pasokan di setiap tangki SPBU.
“Kalau stok dinyatakan aman, tetapi masyarakat masih mengantre panjang, berarti ada persoalan yang harus segera diselesaikan. Jangan hanya menyampaikan pernyataan aman, tetapi kenyataan di lapangan justru membuat masyarakat tidak nyaman,” tegas Repiyasa pada Jumat (16/10/2026)
Tuntutan Transparansi Data Distribusi Lapangan
Repiyasa mengingatkan bahwa kendala teknis operasional semestinya bisa diantisipasi sejak awal melalui sistem mitigasi cadangan. Manajemen Pertamina wajib memiliki perencanaan logistik yang matang serta mekanisme penanganan darurat yang berjalan efektif. Oleh karena itu, ia mendesak Pertamina untuk lebih terbuka mengenai data persediaan riil dan realisasi pengiriman harian. Pertamina harus menyampaikan target pemulihan pelayanan secara jujur agar tidak menimbulkan kepanikan publik.
“Pertamina hendaknya lebih terbuka. Jangan hanya memberikan permen, tetapi rasanya pahit. Informasi yang disampaikan harus sinkron dengan kondisi di lapangan. Jika ada kendala, sampaikan secara jujur, termasuk penyebab, langkah penanganan, dan kapan pelayanan kembali normal. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui keterbukaan dan bukti nyata,” ujarnya.
Menurut Repiyasa, kelangkaan energi ini bukan sekadar mengganggu kenyamanan berkendara para pemilik kendaraan bermotor. Dampak buruknya sudah meluas hingga melumpuhkan aktivitas pelaku UMKM, sektor transportasi logistik, dan industri pariwisata Bali. Ketimpangan pasokan ini berpotensi merusak roda perekonomian daerah jika tidak mendapat penanganan cepat dari pengambil kebijakan.
Formulasi Enam Solusi Strategis Pertamina
Guna mengatasi krisis energi tersebut, Repiyasa memformulasikan enam desakan konkret kepada Pertamina dan pihak pemerintah. Pertama, komite independen harus mengaudit menyeluruh sistem manajemen operasional Pertamina dari hulu hingga ke hilir. Kedua, Pertamina wajib membuka akses transparansi data pasokan terminal bahan bakar kepada publik secara digital. Ketiga, manajemen harus menetapkan linimasa target pemulihan yang jelas dan terukur setiap harinya.
Selanjutnya, poin keempat menuntut penguatan sistem mitigasi darurat melalui penyediaan armada truk tangki cadangan. Kelima, pemerintah harus mencopot jajaran manajemen apabila tim investigasi menemukan kelalaian perencanaan prosedur pengawasan. Terakhir, Pertamina bersama Kepolisian dan Pemprov Bali wajib meluncurkan langkah terpadu guna mengurai kemacetan lalu lintas sekitar SPBU. Tim gabungan perlu mengatur antrean kendaraan agar tidak menutup akses jalan umum masyarakat.
Repiyasa menegaskan bahwa reputasi Bali sebagai destinasi wisata internasional sedang berada dalam pertaruhan besar di mata dunia. Kelalaian pemenuhan energi publik bisa merusak citra positif Indonesia dalam mengelola kawasan pariwisata strategis.
“Antrean BBM dan kemacetan yang berkepanjangan bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi kenyamanan wisatawan dan kepercayaan terhadap Bali. Kita membutuhkan tindakan nyata, koordinasi terpadu, dan target penyelesaian yang jelas. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian,” tegasnya.
Pihak Kementerian ESDM, DPR RI, dan jajaran direksi Pertamina harus mengawal proses normalisasi ini secara konsisten. Semua pihak wajib memastikan pasokan bahan bakar kembali melimpah di seluruh pelosok wilayah Bali.
“Stok aman harus dibuktikan melalui kemudahan masyarakat memperoleh BBM, bukan hanya melalui pernyataan resmi. Jangan sampai permintaan maaf lebih cepat sampai kepada masyarakat daripada BBM itu sendiri,” tutup Repiyasa.(*gr)
