Gibran Dikabarkan Mundur sebagai Wapres, Surat ke MPR Jadi Sorotan Hari Ini
JAKARTA – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik pada Kamis (12/11/2026). Informasi tersebut mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Kabar ini semakin menjadi sorotan karena muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan rencana sejumlah anggota DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Namun, hingga Kamis dini hari, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri tersebut. Artinya, belum ada konfirmasi resmi dari MPR bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diterima.
Publik kini menunggu apakah surat tersebut benar-benar akan diserahkan kepada pimpinan MPR dan bagaimana kelanjutan proses politik serta ketatanegaraan yang mungkin terjadi.
Budi Arie Benarkan Kabar Gibran Mundur
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie kepada wartawan pada Rabu (11/11/2026). Ia juga membenarkan informasi bahwa surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Ia juga meluruskan kabar bahwa Presiden menolak keinginan Wakil Presiden tersebut.
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Meski demikian, pernyataan Budi Arie mengenai pengunduran diri dan informasi tentang penyerahan surat kepada Presiden masih perlu dibedakan dari proses administrasi resmi di lembaga negara.
Ketua MPR Mengaku Belum Menerima Surat
Di tengah kabar tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri Gibran.
Pernyataan itu disampaikan Muzani setelah menghadiri acara peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Muzani menegaskan bahwa dirinya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena belum memperoleh informasi atau dokumen resmi mengenai surat tersebut.
Pernyataan Ketua MPR ini menjadi penting karena MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menangani pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Berdasarkan informasi yang beredar, Gibran dijadwalkan menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Namun, sampai Kamis dini hari, jadwal tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh MPR.
Dengan demikian, masyarakat masih perlu menunggu perkembangan dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Di sisi lain, DPR RI juga tengah menghadapi perkembangan politik terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi untuk mengajukan usulan tersebut.
Delapan fraksi yang terlibat terdiri dari:
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Partai Golkar: 11 anggota.
- Partai Gerindra: 11 anggota.
- Partai NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- PKS: 28 anggota.
- PAN: 1 anggota.
- Partai Demokrat: 18 anggota.
Menurut Saan, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum ditindaklanjuti dalam rapat paripurna.
Agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) mencakup pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR.
Perlu dipahami, masuknya usulan HMP ke agenda paripurna bukan berarti DPR telah memutuskan untuk memberhentikan Gibran.
Usulan tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Melalui hak ini, DPR dapat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam perkara yang berkaitan dengan Gibran, para pengusul mengaitkan HMP dengan dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Namun, HMP bukan keputusan pemberhentian secara otomatis.
Jika proses tersebut berlanjut ke jalur pemberhentian, DPR harus mengambil keputusan sesuai persyaratan konstitusi. Selanjutnya, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan UUD 1945.
Karena itu, proses HMP dan pengunduran diri secara sukarela merupakan dua jalur yang berbeda.
Jika Gibran Benar-Benar Mundur, Siapa yang Menggantikan?
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan pengunduran dirinya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Jawabannya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.
Calon pengganti diajukan oleh Presiden sebanyak dua orang.
Selanjutnya, MPR memilih salah satu dari dua calon tersebut untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan.
Dengan demikian, pengganti Wakil Presiden tidak otomatis berasal dari partai politik tertentu, melainkan harus melalui mekanisme pengajuan calon oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR.
Proses ini berbeda dengan mekanisme pemakzulan atau pemberhentian melalui jalur DPR dan Mahkamah Konstitusi.
Pengunduran Diri dan Pemakzulan Merupakan Dua Hal Berbeda
Masyarakat perlu memahami bahwa pengunduran diri dan pemakzulan memiliki dasar serta tahapan hukum yang berbeda.
Jika seorang Wakil Presiden mengundurkan diri secara resmi, persoalan utamanya adalah proses pengisian jabatan yang kosong berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Sementara itu, pemakzulan merupakan proses pemberhentian yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Dalam proses pemakzulan, DPR harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan. Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus pendapat tersebut sebelum MPR mengambil keputusan.
Karena itu, apabila kabar pengunduran diri Gibran benar-benar ditindaklanjuti secara resmi, proses tersebut tidak serta-merta sama dengan pemakzulan.
Publik Menunggu Kepastian dari MPR dan DPR
Perkembangan politik pada Kamis ini menjadi perhatian karena terdapat dua proses yang berjalan bersamaan.
Di satu sisi, muncul kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran yang telah dibenarkan oleh Ketua Umum Projo. Di sisi lain, DPR sedang memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Kepastian mengenai status jabatan Gibran sangat bergantung pada dokumen resmi, pernyataan lembaga negara, serta proses yang sesuai dengan konstitusi.
Masyarakat kini menunggu apakah surat pengunduran diri benar-benar disampaikan kepada MPR, bagaimana sikap Presiden Prabowo, serta bagaimana DPR melanjutkan agenda penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
RedaksiBali.com akan terus mengikuti perkembangan kabar ini dan memperbarui informasi berdasarkan keterangan resmi dari MPR, DPR, pemerintah, serta lembaga terkait.
