JAKARTA, RedaksiBali.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya pada Selasa, 10 November 2026.
Informasi itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Prasetyo, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik yang berkembang, terutama terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prabowo Tidak Menolak Niat Gibran
Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri Gibran. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran dalam pembicaraan tersebut.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya beredar mengenai dugaan penolakan Prabowo terhadap permohonan Gibran.
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan
Niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Persoalan tersebut berkembang setelah muncul putusan dari lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Di tengah perkembangan itu, sejumlah anggota DPR juga mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Gibran Belum Resmi Berhenti sebagai Wapres
Meski telah menyampaikan niat untuk mundur, Gibran belum dinyatakan resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Gibran tetap menjalankan tugas seperti biasa. Pemerintah juga menegaskan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dengan demikian, perkembangan ini masih menunggu tindak lanjut resmi dari pihak terkait.
Bagaimana Jika Gibran Benar-Benar Mundur?
Konstitusi Indonesia telah mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika jabatan Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar ditindaklanjuti hingga menyebabkan kekosongan jabatan, proses pengisian posisi tersebut akan mengikuti mekanisme konstitusi.
Untuk saat ini, publik masih menunggu perkembangan resmi mengenai kelanjutan niat pengunduran diri Gibran dan langkah yang akan diambil Presiden Prabowo.
