Kapolri Ungkap Dugaan Penyadapan Sasar Presiden, Polri, KPK hingga Kejaksaan
JAKARTA, REDAKSIBALI.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, lembaga penegak hukum, anggota DPR, tokoh politik, aktivis, hingga mahasiswa.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghilangan data elektronik.
Menurut Kapolri, berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan aktivitas penyadapan tersebut memiliki sasaran yang sangat luas. Targetnya mencakup Presiden RI, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga internal Polri sendiri.
Organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan komunikasi, serta penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Empat Perwira Tinggi Polri Menjadi Tersangka
Kapolri menjelaskan, empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan tersebut.
Salah satu yang disebut dalam pemaparan Kapolri adalah LSP. Perwira tinggi tersebut diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp.
LSP juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir dari aktivitas penyadapan tersebut.
Sementara itu, SU diduga berperan memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan, termasuk laporan harian dan analisis, kepada LSP.
Tersangka EH diduga menerima perintah penyadapan melalui SU dan memberikan persetujuan melalui komunikasi WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
Adapun AS diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.
Kapolri turut menyampaikan bahwa para tersangka diduga memiliki keterlibatan dalam proses pengoperasian sistem, penyampaian hasil pemantauan, hingga penghapusan data elektronik.
Namun, seluruh peran tersebut masih merupakan dugaan berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan kepolisian. Pembuktian kesalahan masing-masing tersangka tetap harus dilakukan melalui proses hukum dan persidangan.
Bagaimana Dugaan Penyadapan Dilakukan?
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kapolri juga menjelaskan gambaran proses yang diduga terjadi dalam aktivitas penyadapan.
Secara umum, penyadapan melalui sistem yang dimiliki aparat penegak hukum seharusnya dilakukan berdasarkan prosedur dan kewenangan yang sah. Penggunaan sistem tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan kepentingan pribadi.
Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah tahapan.
Pertama, dugaan pemberian perintah penyadapan tanpa melalui permohonan resmi dari penyidik.
Kedua, dugaan memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem pemantauan tanpa proses verifikasi dan pemeriksaan keterkaitan dengan perkara hukum yang sedang ditangani.
Ketiga, dugaan pemantauan komunikasi, pengambilan rekaman, serta pengubahan hasil rekaman menjadi bentuk transkrip.
Keempat, hasil pemantauan tersebut diduga dilaporkan secara berjenjang kepada pihak-pihak tertentu.
Kelima, Kapolri juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem elektronik pada Oktober 2026.
Dalam pemaparannya, proses tersebut berkaitan dengan penggunaan sistem pemantauan yang disebut LIMS dan PLX.
Dugaan penghapusan data menjadi bagian penting dalam penyidikan karena dapat berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas elektronik. Meski demikian, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan perangkat, dokumen digital, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang sah.
Mengapa KPK, Kejaksaan, dan Internal Polri Ikut Menjadi Perhatian?
Salah satu hal yang membuat kasus ini menjadi sorotan adalah luasnya pihak yang disebut sebagai sasaran penyadapan.
KPK dan Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi dan penanganan perkara pidana.
Sementara itu, internal Polri sendiri merupakan institusi yang seharusnya menjalankan pengawasan dan penegakan aturan terhadap anggotanya.
Apabila dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran teknis penggunaan perangkat komunikasi. Kasus ini juga dapat menyentuh persoalan penyalahgunaan kewenangan, tata kelola pengawasan, dan perlindungan hak warga negara.
Masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah perangkat dan teknologi yang dimiliki negara digunakan sesuai tujuan hukum atau justru disalahgunakan.
Di sisi lain, penyebutan nama lembaga atau kelompok sebagai sasaran dalam pemaparan Kapolri tidak otomatis berarti seluruh pimpinan atau anggota lembaga tersebut telah menjadi korban dalam setiap tindakan yang diselidiki. Rincian target, waktu, dan bentuk pemantauan perlu dijelaskan lebih lanjut oleh penyidik.
Polri Juga Menyelidiki Dugaan Makar
Selain perkara dugaan penyadapan ilegal, Kapolri mengungkap bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus tersebut.
Menurut Suyudi, penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana yang berkaitan dengan dugaan permufakatan jahat atau tujuan menggulingkan pemerintahan.
Penyelidikan tersebut antara lain diarahkan untuk menelusuri asal perintah penyadapan, tujuan kegiatan, pihak-pihak yang diduga mengetahui aktivitas tersebut, serta hubungan antara kegiatan pemantauan dan kemungkinan tujuan tindak pidana.
Namun, Kapolri menegaskan bahwa dugaan makar membutuhkan pembuktian tersendiri.
Artinya, penetapan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta membuktikan bahwa mereka juga terbukti melakukan makar.
Kedua perkara tersebut memiliki unsur hukum dan kebutuhan pembuktian yang berbeda. Penyidik harus menemukan bukti yang cukup untuk menentukan apakah dugaan makar benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.
Hal ini penting agar proses penegakan hukum tidak mencampuradukkan dugaan pelanggaran penyadapan dengan kesimpulan mengenai tujuan politik atau upaya menggulingkan pemerintahan.
Komisi III DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Pemaparan Kapolri berlangsung dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta agar kasus ini diusut secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur makar.
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh penting tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis biasa.
Komisi III juga menyoroti pentingnya mengungkap siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem digunakan, siapa yang menerima hasil penyadapan, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat.
Pengawasan DPR menjadi penting agar proses penanganan perkara dapat berjalan transparan dan tidak berhenti pada pemeriksaan sejumlah pelaksana teknis.
Perlindungan Privasi dan Pengawasan Aparat Menjadi Sorotan
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya perlindungan privasi dan keamanan komunikasi di Indonesia.
Teknologi penyadapan dapat menjadi alat penting bagi penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tertentu. Namun, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa pengawasan yang memadai, teknologi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum berisiko disalahgunakan untuk memantau komunikasi seseorang tanpa alasan yang sah.
Karena itu, penanganan perkara ini perlu menjawab beberapa pertanyaan penting: siapa yang memberikan perintah, siapa yang menyetujui, siapa yang menjalankan penyadapan, siapa yang menerima hasilnya, dan bagaimana data tersebut dikelola?
Publik juga perlu mengetahui apakah sistem pengawasan internal telah berjalan dengan baik dan bagaimana mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serupa pada masa mendatang.
Menunggu Hasil Penyidikan dan Pembuktian Hukum
Pengungkapan Kapolri di hadapan Komisi III DPR membuka perhatian baru terhadap dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Dengan luasnya pihak yang disebut sebagai sasaran, perkara ini tidak hanya menyangkut hubungan internal kepolisian, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Meski demikian, masyarakat perlu membedakan antara keterangan penyidik, dugaan tindak pidana, dan fakta yang telah dibuktikan melalui pengadilan.
Empat perwira tinggi tersebut telah disebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghilangan data elektronik. Sementara dugaan makar masih berada dalam tahap penyelidikan dan memerlukan pembuktian tersendiri.
Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh hasil penyidikan, pemeriksaan alat bukti, serta proses hukum yang berjalan.
RedaksiBali.com akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, termasuk hasil pemeriksaan para tersangka dan tindak lanjut pengawasan DPR terhadap dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan di lingkungan aparat negara.
