BeritaHukumPolitik

Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo: Empat Perwira Polri Jadi Tersangka

JAKARTA – Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masih menjadi perhatian publik. Hingga 22 November 2026, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan putusan bersalah. Perkara masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Menurut keterangan kepolisian yang diberitakan media, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi Presiden. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, aktivis, dan pihak lain juga disebut masuk dalam daftar sasaran. Dugaan kegiatan itu disebut berlangsung pada 2025–2026, saat Listyo masih menjabat Kapolri. Rincian tersebut masih merupakan bagian dari penyidikan.

Dua tersangka telah dijatuhi sanksi etik

Selain proses pidana, Polri juga menjalankan pemeriksaan kode etik. Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Keduanya disebut berencana mengajukan banding.

Sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan setelah 17 November. Namun, hingga laporan terbaru yang saya temukan pada 20 November, belum ada konfirmasi bahwa sidang tersebut telah digelar.

Penyelidikan dugaan makar merupakan perkara terpisah

Bareskrim juga menangani laporan terpisah mengenai dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan perkara ini. Dalam penyelidikan tersebut, empat orang yang berstatus tersangka dalam kasus penyadapan turut diperiksa sebagai saksi. Status sebagai saksi dalam penyelidikan kedua ini tidak dengan sendirinya menjadikan mereka tersangka dalam perkara dugaan makar.

Hingga 19 November, penyidik menyatakan telah memeriksa 59 saksi dalam penyelidikan dugaan makar. Ekspose perkara bersama jaksa yang semula dijadwalkan pada 20 November ditunda ke pekan berikutnya. Bareskrim belum mengumumkan tanggal pengganti dan, menurut laporan yang tersedia, belum merinci hasil akhir pembahasan dengan kejaksaan.

Penyelidikan ini perlu dicermati secara terpisah dari perkara penyadapan. Sampai ada keputusan resmi dan proses pengadilan, dugaan makar juga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.

Transparansi proses menjadi perhatian publik

Kasus ini menyangkut dugaan penggunaan alat penyadapan, akses ke komunikasi elektronik, serta penghapusan data. Karena itu, perkembangan penyidikan, dasar hukum, bukti yang diuji, dan perlindungan hak para pihak akan menjadi bagian penting untuk dipantau.

Komisi III DPR telah meminta penjelasan Kapolri mengenai penanganan perkara penyadapan, akses ilegal, penghilangan data elektronik, serta perkembangan penyelidikan dugaan makar. Dokumen rapat Komisi III DPR RI, 12 November 2026

Hingga saat ini, perkara masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang menetapkan para tersangka bersalah. Perkembangan berikutnya yang perlu dipantau adalah hasil ekspose dengan kejaksaan dalam penyelidikan dugaan makar, kelanjutan sidang etik Listyo Sigit, serta proses pembuktian perkara penyadapan di Bareskrim.

Catatan redaksi: Status dan perkembangan dalam artikel ini mengacu pada informasi yang tersedia hingga 22 November 2026. Gunakan istilah “dugaan” dan “tersangka” sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *