BeritaPolitik

MPR Terima Surat Presiden soal Pengisian Wapres, Akan Dibahas dalam Rapat Gabungan

Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden pada Senin, 16 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin sore.

Muzani menyebut surat diterima sekitar pukul 11.10 WIB. Namun, hingga laporan ini disampaikan, ia belum menjelaskan isi surat maupun memastikan apakah surat itu memuat nama calon wakil presiden.

“Belum bisa disampaikan. Nanti dibahas dalam rapat gabungan,” kata Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta. Ia menyatakan hasil pembahasan akan disampaikan kepada publik setelah rapat selesai.

Rapat membahas tahapan pengisian jabatan

Rapat gabungan MPR sebelumnya direncanakan membahas beberapa tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden. Agenda itu mencakup penetapan jadwal sidang paripurna, permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua calon, pembentukan tim verifikasi berkas, serta penyiapan rancangan ketetapan MPR.

MPR telah menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pada 2 Desember 2026. Jadwal tersebut disampaikan Ketua MPR setelah rapat gabungan sebelumnya pada 13 November.

Meski demikian, surat Presiden yang diterima pada 16 November perlu dibaca bersama hasil rapat terbaru. Sampai rapat gabungan selesai dan MPR memberikan keterangan resmi, belum ada dasar untuk menyimpulkan isi surat atau menyebut nama calon.

Bagaimana proses pemilihan Wakil Presiden?

Konstitusi mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak jabatan kosong.

Peraturan MPR juga mengatur bahwa Presiden mengajukan dua calon beserta dokumen persyaratannya. MPR kemudian memeriksa kelengkapan dokumen sebelum kedua calon dipilih dalam sidang paripurna. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019

Dengan demikian, penerimaan surat Presiden menjadi bagian dari proses kelembagaan yang sedang berjalan. Keputusan mengenai calon dan tahapan berikutnya tetap menunggu pembahasan serta pengumuman resmi MPR.

Pantau hasil rapat sebelum memperbarui informasi

Perkembangan ini menyangkut proses konstitusional dan perhatian publik, sehingga informasi perlu diperbarui berdasarkan keterangan resmi. Redaksi belum menyebut nama calon karena laporan terakhir yang tersedia belum mengonfirmasi isi surat Presiden.

Artikel ini dapat diperbarui setelah rapat gabungan MPR selesai dan hasilnya diumumkan. Pembaruan perlu mencantumkan keputusan rapat, langkah selanjutnya, serta jadwal resmi yang telah dikonfirmasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *