JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menjadi perhatian politik nasional. Sejumlah anggota DPR lintas fraksi dan organisasi masyarakat mendorong agar persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran dibahas melalui mekanisme resmi parlemen.
Pada Selasa (10/11/2026), DPR memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Momentum ini menjadi perhatian karena sejumlah anggota dewan ingin membawa persoalan tersebut ke dalam pembahasan formal.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi dari organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi.
Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk menentukan langkah kelembagaan. DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.
Gerindra dan PKB Mulai Membahas Opsi
Fraksi Partai Gerindra menyatakan akan membahas perkembangan polemik tersebut melalui rapat internal. Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, mengatakan partainya menghormati aspirasi yang disampaikan anggota DPR dari berbagai fraksi.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa partainya sedang mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Hak tersebut menjadi salah satu mekanisme konstitusional yang dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai persoalan yang berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan presiden atau wakil presiden.
Berawal dari Putusan Mahkamah Agung
Wacana pemakzulan menguat setelah Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan bahwa temuan dalam putusan tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Belum Ada Keputusan Pemakzulan
Meskipun desakan politik semakin ramai, proses pemakzulan belum menjadi keputusan resmi DPR.
Sesuai UUD 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, perkembangan rapat fraksi, keputusan Badan Musyawarah, serta kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat akan menjadi perhatian dalam perkembangan politik nasional berikutnya.
Masyarakat masih perlu menunggu keputusan resmi lembaga negara sebelum menyimpulkan apakah wacana pemakzulan Gibran benar-benar berlanjut ke proses konstitusional.
