JAKARTA — Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026. Jabatan wakil presiden kini menunggu proses konstitusional untuk memilih pengganti.
MPR menyatakan telah menerima surat tersebut. Dalam suratnya, Gibran menyampaikan pengunduran diri atas permintaan sendiri dan meminta agar prosesnya ditangani sesuai aturan yang berlaku. MPR RI
Siapa yang mengusulkan calon pengganti?
Mekanisme pengisian jabatan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jika jabatan wakil presiden kosong, MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Sidang harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan. Panduan Pemasyarakatan UUD 1945, MPR RI
Artinya, presiden mengajukan dua nama, tetapi keputusan akhir berada pada MPR. MPR memilih satu dari dua calon tersebut untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Proses ini berbeda dari pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Dalam kondisi kekosongan di tengah masa jabatan, UUD 1945 memberi kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan calon dan kepada MPR untuk memilih penggantinya.
Kapan nama calon dan sidang MPR disampaikan?
Berdasarkan keterangan yang diberitakan hingga 22 November, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon kepada MPR pada 25 November 2026. Sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Jadwal tersebut merupakan perkembangan yang diumumkan menjelang proses pemilihan. Nama calon belum disampaikan dalam laporan yang menjadi rujukan artikel ini.
Mengapa proses ini penting?
Jabatan wakil presiden merupakan bagian dari kepemimpinan nasional. Karena itu, pengisiannya perlu mengikuti aturan konstitusi dan melalui tahapan yang jelas.
Perhatian publik kini tertuju pada dua hal: siapa nama yang akan diajukan Presiden Prabowo dan siapa yang nantinya dipilih MPR. Hingga nama resmi diumumkan dan sidang digelar, berbagai nama yang beredar di ruang publik belum dapat dipastikan sebagai calon resmi.
Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia hingga 22 November 2026.


