JAKARTA – RedaksiBali.com – Jagat media sosial dan ruang publik nasional tengah diguncang oleh isu hukum yang luar biasa sensitif. Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini menjadi perbincangan paling panas di berbagai platform media sosial seperti X (Twitter), TikTok, hingga berbagai media massa nasional.
Skandal yang menyangkut keamanan siber tertinggi negara ini memasuki babak baru setelah pihak kepolisian menemukan bukti-bukti tambahan.
Daftar Tersangka Bertambah Menjadi Empat Orang
Merespons keresahan publik, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bergerak cepat melakukan investigasi mendalam. Hasilnya, Bareskrim Polri resmi menambah daftar tersangka menjadi empat orang dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini.
Langkah tegas ini diambil demi mengusut tuntas siapa saja aktor di balik layar yang berani menembus sistem keamanan komunikasi orang nomor satu di Indonesia tersebut. Keterlibatan oknum internal penegak hukum menjadi sorotan utama dalam penyidikan siber kali ini.
Peran Irjen Slamet Uliandi sebagai Tersangka Baru
Sosok yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka baru adalah Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri. Perannya dalam kasus ini dinilai sangat krusial oleh tim penyidik.
Irjen Slamet Uliandi diduga kuat menjadi pihak yang memberikan izin akses server kepada tiga perwira tinggi (pati) polisi lainnya yang sebelumnya sudah ditahan di Mako Brimob. Sebagai mantan pejabat TIK Polri, ia memiliki otoritas penuh terhadap keluar-masuknya arus data di server tersebut, yang diduga disalahgunakan untuk melancarkan aksi penyadapan ilegal.
Alasan Tersangka SU Belum Ditahan Penjara
Meskipun status hukumnya sudah naik menjadi tersangka, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa tersangka SU hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Kebijakan ini diambil murni karena alasan kemanusiaan.
Pihak kepolisian menyatakan bahwa kondisi kesehatan Irjen Slamet Uliandi pasca-terserang stroke tidak memungkinkan dirinya untuk mendekam di balik jeruji besi saat ini. Kendati demikian, Bareskrim Polri memastikan proses hukum dan penyidikan akan terus berjalan secara transparan dan objektif demi mengungkap motif asli di balik skandal penyadapan yang mengancam stabilitas politik nasional ini.
