Berita

Program Makan Siang Gratis di Tangerang: Pedagang Keluhkan Anggaran, Tantangan Airlangga, dan Celah Korupsi

RedaksiBali.com – Sejumlah pedagang kantin yang menjadi penyedia uji coba makan siang gratis di Tangerang mengeluhkan besaran anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam kegiatan uji coba tersebut, anggaran Rp 15.000 per anak dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi porsi makanan yang sesuai kebutuhan anak. Salah satu penjual siomay mengusulkan agar anggaran dinaikkan menjadi Rp 20.000 per porsi, mengingat harga pangan yang terus melonjak.

Keluhan ini disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menanggapi pertanyaan apakah anggaran yang disiapkan sudah cukup. Namun, program makan siang gratis ini bukan tanpa kontroversi. Meskipun menjadi program unggulan pasangan calon presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, program ini mendapat sorotan dari berbagai pihak.

baca juga ….

Kontroversi Kenaikan PPN 12%: Sorotan Sikap Berubah PDIP dan Respons NasDem

Catat! PPN 12% untuk Pendidikan dan Kesehatan Premium Mulai 2025

Geledah Bank Indonesia, KPK Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR: Detil Laporan dan Penjelasan BI

Cuti Bersama Desember 2024 Resmi Ditetapkan: Simak Jadwal Libur Nasional dan Tanggal Merah untuk Rencana Liburan!

Rencana Pembiayaan dan Kritik

Airlangga menyebut bahwa sekitar 70,5 juta orang berpotensi menjadi penerima makan siang dan susu gratis, dengan alokasi anggaran yang akan menyesuaikan jumlah penerima. Namun, kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk dari Guru Besar IPB University, Dwi Andreas Santosa, yang menyebut program ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Santosa mempertanyakan keberlanjutan program ini dan menyebut potensi terjadinya korupsi.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, juga menyoroti kemungkinan terjadinya nepotisme dalam kontrak pemerintah dengan pihak penyedia.

Antisipasi dan Solusi

Untuk mengantisipasi potensi korupsi, beberapa ahli menyarankan agar pemerintah memperjelas desain program, melibatkan lembaga pengawasan dan NGO, serta melakukan evaluasi secara transparan. Mekanisme pengawasan dan pelaporan harus dijelaskan dengan baik, sementara program bisa dijalankan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya.

Program makan siang gratis ini, meskipun bertujuan mulia, membutuhkan pengelolaan yang cermat untuk memastikan manfaatnya sampai kepada yang membutuhkan tanpa terjerat korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *