KIPP Indonesia: Balikin Pilkada ke DPRD Itu Pengkhianatan Roh Reformasi!
REDAKSIBALI.COM – Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) Indonesia pasang badan. Menanggapi wacana “usul lama bersemi kembali” soal Pilkada lewat DPRD, KIPP secara tegas menyatakan Tolak Tanpa Kompromi!. Ini bukan cuma soal prosedur, tapi soal upaya sistematis merampok hak pilih rakyat demi kepentingan elit parlemen.
Berikut adalah poin-poin “pedas” dari KIPP Indonesia buat para pendengung Pilkada DPRD yang dirilis di Jakarta pada kamis (8/1/2025)
1. Sesat Pikir: Dari Pasar Eceran ke Pasar Grosir. KIPP mengakui kalau Pilkada langsung emang masih banyak penyakitnya, kayak politik uang. Tapi, menghapus hak pilih rakyat gara-gara itu adalah Sesat Pikir!. Kalau lewat DPRD, politik uang bukannya hilang, malah pindah dari “pasar eceran” di masyarakat ke “pasar grosir” di ruang gelap fraksi-fraksi dewan. Ini namanya melegalkan suap yang terorganisir!
2. Membongkar Silat Lidah “Demokratis”. Para elit sering berlindung di balik kata “dipilih secara demokratis” (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945) sebagai alasan buat narik Pilkada ke dewan. Padahal, kalau kita buka risalah amandemen UUD 1945 semangat aslinya adalah menguatkan kedaulatan rakyat. Memilih lewat DPRD itu justru praktik kuno yang sengaja dibuang demi memutus mata rantai oligarki lokal.
3. Melawan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Secara hukum, perdebatan ini sebenernya sudah “Tamat” pasca lahirnya putusan-putusan monumental MK. Lewat Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, MK menegaskan kalau Pilkada itu satu napas sama Pemilu, jadi wajib dijalankan secara Luber Jurdil. Penegasan ini diperkuat dalam Putusan MK No. 110/PUU-XXII/2024 yang melarang pengurangan kedaulatan rakyat melalui prosedur yang membatasi partisipasi langsung. Mengembalikan Pilkada ke DPRD berarti secara terang-terangan melawan supremasi konstitusi!.
4. Rakyat Sudah Muak! Secara sosiologis, publik sudah sampai di titik didih. Ingat gelombang protes “Peringatan Darurat” Agustus-November 2025? Itu adalah bukti rakyat nggak akan tinggal diam kalau kedaulatan mereka dibajak. Memaksakan wewenang ke DPRD di tengah krisis kepercayaan publik adalah langkah bunuh diri politik yang bisa memicu pembangkangan sipil massal.
Penutup:
Pilkada langsung adalah anugerah reformasi yang harus dirawat, bukan dibuang ke tempat sampah. KIPP mengajak seluruh rakyat untuk bersiaga melawan segala bentuk pembajakan kedaulatan. Demokrasi mungkin mahal, tapi regresi menuju tirani elit akan jauh lebih menghancurkan! (*GR)
