REDAKSIBALI.COM – Keberhasilan pariwisata di Pulau Dewata tidak boleh lagi semata-mata diukur dari tingginya angka kunjungan wisatawan maupun besarnya devisa yang dihasilkan bagi negara. Paradigma pembangunan pariwisata Bali perlu dikaji ulang dengan menjadikan aspek daya dukung wilayah (carrying capacity) serta pemerataan keadilan ekonomi antara Bali Utara dan Bali Selatan sebagai acuan utama.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, pada awal September 2026.
Pria yang akrab disapa Alit Kelakan ini menyampaikan langsung padangannya di hadapan forum yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I Badan Pengelola (BP) BUMN, Managing Director PT Danantara Asset Management, serta jajaran Direktur Utama BUMN strategis, termasuk InJourney, PT Pertamina (Persero), Angkasa Pura Indonesia, PT Telkomsel, PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS), dan Hotel Indonesia Natour (HIN).
Menolak Terjebak Mass Tourism
Alit Kelakan menyoroti data riil di mana kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2025 telah menembus angka 6.948.754 kunjungan. Di satu sisi, arus turis ini menggerakkan ekonomi dan mencatatkan pertumbuhan daerah hingga 5,82 persen. Namun di sisi lain, jika tidak dikendalikan, ledakan jumlah turis ini mengancam ruang hidup dan kelestarian alam Bali.
“Keberhasilan pariwisata di Bali tidak semata-mata diukur dengan banyaknya wisatawan berkunjung ke Bali serta banyaknya devisa yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan pariwisata tersebut menjadikan carrying capacity Bali sebagai salah satu acuan,” tegas Alit Kelakan
Alit Kelakan mendesak agar BP BUMN dan PT Danantara Asset Management menjadi motor penggerak kajian ilmiah untuk menghitung ulang batas maksimal kemampuan alam, ketersediaan air bersih, beban jalanan, serta kesiapan infrastruktur lingkungan di Bali. Peta jalan investasi BUMN pariwisata di bawah holding InJourney (seperti Angkasa Pura dan HIN) wajib bergeser dari sekadar mengejar kuantitas (mass tourism) menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan (quality and sustainable tourism).
Mengikis Ketimpangan Utara dan Selatan
Selain masalah daya dukung lingkungan, legislator asal Bali ini menaruh perhatian serius pada jurang ketimpangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan yang sangat padat dan Bali Utara yang cenderung tertinggal secara ekonomi.
Menurutnya, konsolidasi aset negara dan strategi digitalisasi yang dilakukan oleh BUMN harus diarahkan untuk memecah konsentrasi wisatawan. Kepada PT Telkomsel dan PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS), Alit Kelakan meminta penguatan infrastruktur digital dan konektivitas pariwisata dilakukan secara merata hingga ke wilayah utara dan destinasi alternatif.
Sementara kepada PT Pertamina (Persero), ia mendorong percepatan transisi energi hijau di seluruh kawasan Bali guna memastikan ekosistem pariwisata baru yang tumbuh di wilayah utara maupun barat tetap berbasis pada kelestarian lingkungan yang bersih.
Proyek BUMN Harus Tuntas dan Berpihak pada Rakyat
Sebagai penutup, Alit Kelakan mengingatkan agar rencana besar penataan pariwisata yang didanai negara dikawal dengan ketat. Ia memperingatkan jangan sampai ada proyek-proyek strategis pariwisata yang berhenti di tengah jalan atau mangkrak hingga menjadi bangunan terbengkalai yang merusak estetika Bali.
Alit Kelakan pun berpesan kepada BP BUMN dan Danantara agar masifnya transformasi korporasi tidak menghilangkan fungsi sosial BUMN. Di samping mengejar keuntungan (profit), BUMN harus tetap menomorsatukan pelayanan publik (Public Service Obligation), pelibatan pelaku UMKM, serta menjaga agar roda ekonomi pariwisata benar-benar menyentuh kesejahteraan masyarakat lokal di seluruh pelosok Bali.(gr*)
