REDAKSIBALI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menerima 16.253 data pemilih dari KPU RI. Mereka memproses data tersebut untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Namun, petugas tidak serta-merta menetapkan data tersebut menjadi dokumen final. KPU Badung menjadikannya sebagai bahan pencermatan, verifikasi, dan validasi bersama. Proses ini melibatkan instansi daerah hingga jajaran pemerintahan tingkat desa.
Anggota KPU Badung, Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani, menjelaskan rincian data turunan tersebut. Data ini terdiri atas 374 pemilih luar negeri dan 1.875 data Tidak Memenuhi Syarat. Selain itu, terdapat 1.804 pemilih pindah keluar dan 4.537 pemilih baru. Terakhir, ada 2.697 pemilih pindah masuk beserta ribuan data perubahan elemen dokumen kependudukan. Oleh karena itu, KPU Badung langsung berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Selanjutnya, KPU Badung juga bersinergi dengan unsur TNI dan Polri di wilayah Badung. Kerja sama ini bertujuan mencermati status keanggotaan warga yang pensiun atau baru masuk berdinas. Langkah ini penting untuk memperbarui hak pilih mereka secara akurat. Petugas juga menggelar Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di tingkat kewilayahan. Mereka memvalidasi data pemilih disabilitas dan warga yang sudah meninggal dunia.
Pemetaan Awal Tempat Pemungutan Suara Khusus
Selain menyisir data umum, KPU Badung mulai memetakan koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka berkoordinasi dengan desa dan kelurahan untuk menentukan titik lokasi awal. Petugas juga mengagendakan kunjungan khusus ke Lapas Kerobokan dan Lapas Perempuan Kerobokan. Melalui langkah ini, KPU Badung dapat mendata para warga binaan dengan baik. Kemudian, data tersebut menjadi dasar pemetaan awal TPS Lokasi Khusus (TPS Loksus).
Rulyana menegaskan bahwa rangkaian tindak lanjut data ini masih terus berjalan. KPU Badung akan melakukan Coktas lanjutan terhadap kelompok pemilih nonaktif. Mereka ingin memastikan setiap informasi lapangan sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Oleh sebab itu, koordinasi dengan DPMD dan jajaran kewilayahan akan kembali terlaksana. Proses berjenjang ini bertujuan menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan akuntabel.
Akhirnya, KPU Badung memastikan belasan ribu data tersebut tidak berhenti sebagai angka rekapitulasi. Mereka menelusuri setiap elemen data melalui mekanisme verifikasi yang ketat. Sinergi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci utama kesuksesan pemutakhiran ini. KPU Badung berkomitmen menyajikan data pemilih yang valid demi kelancaran pesta demokrasi mendatang.(GR*)
