25 Anggota DPR Diklaim Teken HMP, Puan Maharani Pastikan Usulan Terkait Gibran Ditindaklanjuti
JAKARTA – Polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Lebih dari 25 anggota DPR RI diklaim telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa dukungan terhadap pengajuan HMP terus bertambah sejak Senin malam hingga Selasa (10/11/2026).
Mardani juga memperlihatkan dokumen bertajuk “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat” yang memuat nama dan tanda tangan sejumlah anggota DPR. Dalam dokumen yang diperlihatkan kepada wartawan, terdapat 12 nama anggota yang terlihat telah menandatangani usulan tersebut.
Meski demikian, Mardani menyebut jumlah pengusul sebenarnya sudah melampaui 25 orang dan berasal dari anggota berbagai fraksi.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani, seperti dikutip dari pemberitaan detikNews, Selasa (10/11/2026).
Puan Maharani: Pimpinan DPR Sudah Menerima Usulan
Perkembangan penting lainnya datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran.
Puan mengatakan usulan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa persidangan DPR. Namun, prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa usulan tersebut sudah sampai kepada pimpinan DPR. Meski begitu, penerimaan usulan tidak sama dengan persetujuan DPR untuk menggunakan HMP, apalagi keputusan memberhentikan Wakil Presiden.
Delapan Fraksi Disebut Mengarah pada Hak Menyatakan Pendapat
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa pembicaraan informal lintas fraksi mulai mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Menurut Khozin, sejumlah partai telah membahas kemungkinan penggunaan instrumen tersebut untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan persyaratan konstitusional Wakil Presiden.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyatakan akan membahas perkembangan polemik tersebut melalui rapat internal. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Kamrussamad, mengatakan pihaknya menghormati aspirasi anggota DPR dari berbagai fraksi selama tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, dukungan personal dari anggota lintas fraksi perlu dibedakan dari sikap resmi masing-masing fraksi maupun keputusan kelembagaan DPR.
Apa yang Menjadi Latar Belakang Usulan HMP?
Polemik ini berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA miliknya.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah.
Putusan itu kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan sejumlah pihak untuk mendorong DPR membahas persoalan pemenuhan persyaratan Wakil Presiden.
Namun, konsekuensi putusan MA terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden tidak dapat disimpulkan secara otomatis. Persoalan pemberhentian pejabat negara memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Bagaimana Tahapan Hak Menyatakan Pendapat hingga Pemakzulan?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, usulan HMP harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dan dilengkapi dokumen yang memuat materi, alasan, serta bukti yang sah sesuai persoalan yang diajukan.
Namun, terkumpulnya 25 tanda tangan belum otomatis membuat HMP menjadi sikap resmi DPR.
Usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga jumlah anggota DPR. Keputusan juga harus disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
Apabila persoalan yang diajukan berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Wakil Presiden, proses pemberhentian selanjutnya mengikuti Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Secara garis besar, tahapannya meliputi:
- DPR menyampaikan pendapat dan meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa serta memutus dugaan tersebut.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memberikan putusan atas pendapat DPR.
- Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
- MPR menggelar sidang untuk mengambil keputusan sesuai persyaratan konstitusi.
Artinya, proses pemakzulan tidak berhenti pada pengumpulan tanda tangan anggota DPR.
Menunggu Langkah Resmi DPR
Dengan diterimanya usulan oleh pimpinan DPR dan adanya klaim dukungan lebih dari 25 anggota, perkembangan berikutnya akan bergantung pada pemeriksaan kelengkapan dokumen serta mekanisme pembahasan di parlemen.
Publik juga masih perlu menunggu kejelasan daftar lengkap pengusul, bukti yang dilampirkan, dan keputusan resmi DPR dalam rapat paripurna.
Hingga berita ini disusun, belum ada keputusan DPR yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan ini menjadi perhatian politik nasional karena menyangkut penggunaan hak konstitusional parlemen dan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
