JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berpeluang berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, hingga Jumat, 13 November 2026, belum ada nama calon yang diumumkan secara resmi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo dapat membicarakan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka dengan partai-partai yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Meski konsultasi dengan koalisi dimungkinkan, keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan berada di tangan Presiden. Karena itu, nama-nama yang beredar di ruang publik belum dapat disebut sebagai calon resmi selama belum diumumkan atau disampaikan kepada MPR.
Ada batas 14 hari untuk mengajukan nama
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua calon wakil presiden. Jadi, hitungan waktu tersebut dimulai setelah surat MPR diterima Presiden, bukan otomatis sejak kabar pengunduran diri diumumkan.
MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November, untuk membahas tahapan pengisian jabatan yang kosong. Agenda yang disiapkan mencakup penentuan jadwal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden, pemeriksaan berkas calon, serta persiapan rancangan keputusan MPR. MPR RI
Setelah menerima dua nama, MPR akan memilih satu calon melalui sidang. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa sidang pemilihan tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Siapa yang berpeluang menjadi calon?
Belum ada daftar resmi kandidat. Konsultasi dengan partai koalisi dapat menjadi bagian dari komunikasi politik, tetapi tidak berarti koalisi yang menetapkan calon secara langsung. Presiden tetap mengajukan dua nama, sementara MPR memilih satu di antaranya.
Publik kini menunggu dua perkembangan: surat resmi MPR kepada Presiden dan pengumuman nama calon yang diajukan. Sampai kedua hal itu terjadi, nama yang beredar sebaiknya diperlakukan sebagai spekulasi, bukan keputusan resmi.
