JEMBRANA, REDAKSIBALI.COM – Rencana perluasan Dermaga Landing Craft Machine (LCM) di kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, mendapat penolakan dari Desa Adat Gilimanuk. Keputusan tersebut diambil melalui paruman desa adat setelah masyarakat membahas potensi dampak pembangunan terhadap kawasan Plaba Pura Segara, khususnya tanggul penahan abrasi yang kondisinya disebut sudah mengalami kerusakan.
Penolakan itu disampaikan secara resmi melalui surat kepada Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ketapang pada Selasa (10/11/2026). Surat tersebut ditandatangani Bendesa Adat Gilimanuk, I Nengah Naya.
Keputusan penolakan diambil dalam paruman desa adat pada Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 15 orang yang terdiri dari unsur prajuru, Kertha Desa, Saba Desa, pecalang, kelian adat, serta perwakilan krama atau masyarakat adat.
Bendesa Adat Gilimanuk, I Nengah Naya, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena masyarakat ingin menjaga keberadaan dan kelestarian kawasan Plaba Pura Segara yang memiliki nilai penting bagi kehidupan adat dan keagamaan masyarakat setempat.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya penggunaan sebagian lahan di sekitar pura, tetapi juga kondisi tanggul penahan abrasi yang sudah terkikis dan mengalami kerusakan.
Masyarakat khawatir, apabila perluasan dermaga tetap dilaksanakan tanpa penyelesaian persoalan tersebut, kerusakan tanggul dapat semakin parah dan mengancam bangunan lain di sekitar pura, termasuk wantilan.
Mengapa Desa Adat Gilimanuk Menolak Perluasan Dermaga?
Penolakan Desa Adat Gilimanuk didasari beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan kawasan suci, keselamatan bangunan, dan kejelasan pemanfaatan lahan.
Salah satu perhatian utama adalah kondisi Plaba Pura Segara yang berbatasan dengan kawasan rencana perluasan Dermaga LCM.
Plaba Pura merupakan kawasan atau lahan penunjang yang berkaitan dengan keberadaan pura. Bagi masyarakat adat, kawasan tersebut bukan sekadar lahan kosong yang dapat digunakan tanpa mempertimbangkan fungsi dan kepentingannya bagi kegiatan adat serta keagamaan.
I Nengah Naya mengatakan, Desa Adat khawatir kegiatan perluasan dermaga akan berdampak terhadap tanggul penahan abrasi yang selama ini berfungsi melindungi kawasan pura dari pengikisan pantai dan gelombang laut.
Tanggul tersebut disebut sudah mengalami kerusakan sebelum rencana perluasan dibahas.
Selain faktor alam, Desa Adat menduga aktivitas kapal yang bersandar terlalu dekat dengan tanggul ikut mempercepat kerusakan. Tekanan gelombang dan putaran baling-baling kapal diduga menggerus pasir di sekitar tanggul sehingga sebagian struktur penahan mengalami pengikisan.
Apabila aktivitas kapal semakin intensif setelah dermaga diperluas, masyarakat khawatir tekanan gelombang akan semakin besar.
Dampaknya tidak hanya berpotensi mengenai tanggul, tetapi juga bangunan lain di kawasan Plaba Pura Segara, termasuk wantilan yang digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat adat.
Karena alasan tersebut, Desa Adat menyatakan tidak memberikan izin untuk perluasan maupun pengambilan lahan Pura Segara di luar batas yang telah ditentukan.
Sebelumnya Sempat Membuka Ruang Persetujuan dengan Sejumlah Syarat
Perubahan sikap Desa Adat Gilimanuk menjadi salah satu bagian penting dalam persoalan ini.
Sebelum keputusan penolakan diambil, rencana perluasan Dermaga LCM telah dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor ASDP Pelabuhan Gilimanuk pada Kamis (5/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pihak ASDP menjelaskan rencana pemanfaatan lahan seluas 56,72 meter persegi di kawasan Plaba Pura Segara untuk mendukung perluasan dermaga.
Pada pembahasan awal, Desa Adat Gilimanuk sebenarnya sempat membuka ruang persetujuan dengan sejumlah persyaratan.
Bendesa Adat I Nengah Naya menyampaikan bahwa fasilitas yang terdampak perluasan, termasuk bangunan yang harus dipindahkan, diharapkan dapat dikembalikan atau dibangun kembali.
Desa Adat juga meminta agar kerusakan tanggul penahan abrasi mendapat perhatian dan diperbaiki.
Selain itu, diperlukan kesepakatan tertulis antara ASDP dan Desa Adat sebelum pemanfaatan lahan dilakukan.
Kesepakatan tertulis tersebut dianggap penting agar masing-masing pihak memiliki kejelasan mengenai batas lahan, tanggung jawab perbaikan fasilitas, serta perlindungan kawasan suci.
Namun, setelah persoalan tersebut dibahas lebih lanjut dalam paruman pada 9 November, sikap Desa Adat berubah menjadi penolakan.
Keputusan paruman kemudian dituangkan dalam surat resmi yang dikirim kepada ASDP pada 10 November 2026.
Dengan demikian, sikap yang sebelumnya masih membuka peluang persetujuan bersyarat berubah menjadi keputusan resmi untuk menolak rencana perluasan tersebut.
Perluasan Dermaga Sebenarnya Bertujuan Mengatasi Kapal Kandas dan Antrean
Di sisi lain, rencana perluasan Dermaga LCM bukan tanpa alasan.
Sebelumnya, ASDP menjelaskan bahwa pengembangan fasilitas tersebut diperlukan untuk mengatasi persoalan kapal yang kerap kandas ketika air laut surut.
Kondisi tersebut dapat mengganggu proses sandar dan bongkar muat kendaraan. Akibatnya, pelayanan penyeberangan tidak berjalan optimal dan antrean kendaraan berpotensi semakin panjang.
Dermaga LCM atau Landing Craft Machine merupakan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani kapal jenis landing craft yang dapat mengangkut kendaraan dan barang.
Fasilitas ini memiliki peran penting dalam mendukung penyeberangan kendaraan, terutama pada jalur yang menghubungkan Bali dengan Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang.
Apabila kapal mengalami kesulitan bersandar saat air laut surut, proses pemuatan dan pembongkaran kendaraan dapat terganggu.
Karena itu, perluasan dermaga direncanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kelancaran pelayanan penyeberangan.
Namun, rencana tersebut bersinggungan dengan lahan yang selama ini dimanfaatkan sebagai kawasan penunjang Pura Segara.
Lahan seluas 56,72 meter persegi yang direncanakan untuk dimanfaatkan merupakan bagian dari aset Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Jembrana yang selama ini digunakan Desa Adat Gilimanuk untuk kepentingan Plaba Pura Segara.
Kondisi inilah yang membuat persoalan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional pelabuhan, tetapi juga menyangkut penggunaan lahan dan perlindungan kepentingan masyarakat adat.
Desa Adat Minta Tanggul Diperbaiki dan Batas Lahan Diperjelas
Selain menolak rencana perluasan, Desa Adat Gilimanuk juga menyampaikan permintaan agar kerusakan tanggul penahan abrasi segera mendapatkan perhatian.
Desa Adat mengusulkan bantuan perbaikan dan penguatan tanggul melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ASDP.
Bantuan juga diharapkan dapat melibatkan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).
Menurut Desa Adat, keberadaan tanggul sangat penting untuk melindungi kawasan pura dari ancaman abrasi maupun dampak aktivitas pelayaran.
Perbaikan tanggul dinilai perlu menjadi perhatian bersama karena kerusakan yang terjadi dikhawatirkan dapat meluas apabila tidak segera ditangani.
Selain persoalan fisik bangunan, Desa Adat juga meminta adanya kejelasan batas wilayah antara lahan yang dikelola ASDP dan lahan Plaba Pura Segara.
Kejelasan batas tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan di kemudian hari.
Dengan adanya batas yang jelas, setiap pihak dapat mengetahui wilayah dan tanggung jawab masing-masing, terutama apabila terdapat rencana pengembangan fasilitas pelabuhan di sekitar kawasan pura.
Pemerintah Kelurahan Siap Memfasilitasi Pertemuan ASDP dan Desa Adat
Menanggapi penolakan tersebut, Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan antara Desa Adat Gilimanuk dan pihak ASDP.
Pemerintah kelurahan berharap komunikasi antara kedua pihak tetap berjalan sehingga persoalan dapat dibahas dengan baik.
Menurut Tony, pemerintah kelurahan siap mengawal tindak lanjut hasil paruman desa adat dan memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk mencari penyelesaian.
Sementara itu, terkait aktivitas alat berat yang terlihat di kawasan Dermaga LCM, Tony menjelaskan bahwa kegiatan tersebut masih sebatas pengerukan sedimentasi, bukan pekerjaan perluasan dermaga.
Penjelasan ini penting agar masyarakat dapat membedakan antara kegiatan pemeliharaan atau pengerukan area pelabuhan dengan pekerjaan fisik perluasan dermaga yang menjadi pokok keberatan Desa Adat.
Dengan demikian, aktivitas alat berat yang terlihat di lokasi tidak serta-merta berarti rencana perluasan telah dilaksanakan.
Hingga perkembangan berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang memastikan adanya kesepakatan baru antara ASDP dan Desa Adat untuk melanjutkan rencana perluasan tersebut.
Mencari Solusi antara Kelancaran Pelabuhan dan Kepentingan Masyarakat Adat
Persoalan perluasan Dermaga LCM Gilimanuk memperlihatkan bahwa pengembangan infrastruktur publik perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar kebutuhan teknis dan operasional.
Di satu sisi, peningkatan fasilitas pelabuhan dibutuhkan untuk memperlancar penyeberangan, mengurangi risiko kapal kandas, dan menekan antrean kendaraan.
Di sisi lain, pembangunan juga harus memperhatikan keberadaan kawasan suci, kepentingan masyarakat adat, kondisi lingkungan pesisir, serta kejelasan pemanfaatan lahan.
Penyelesaian persoalan ini membutuhkan komunikasi yang terbuka antara ASDP, Desa Adat Gilimanuk, Pemerintah Kabupaten Jembrana, pemerintah kelurahan, dan instansi teknis terkait.
Pemeriksaan kondisi tanggul, kajian teknis dampak aktivitas kapal, serta kejelasan batas lahan dapat menjadi bagian penting dalam mencari jalan keluar.
Dengan demikian, kebutuhan peningkatan pelayanan pelabuhan tetap dapat dibahas tanpa mengabaikan perlindungan kawasan Plaba Pura Segara.
Bagi masyarakat Gilimanuk, persoalan ini bukan hanya mengenai pelebaran sebuah dermaga, tetapi juga tentang menjaga kawasan yang memiliki nilai adat dan keagamaan bagi kehidupan masyarakat setempat.
RedaksiBali.com akan terus mengikuti perkembangan komunikasi antara Desa Adat Gilimanuk dan ASDP, termasuk kemungkinan solusi terhadap rencana perluasan Dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk.
