Semua Fraksi DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran, 120 Anggota Teken Usulan Pemakzulan
JAKARTA, REDAKSIBALI.COM – Dinamika politik nasional terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak penting setelah seluruh delapan fraksi partai politik di DPR RI mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usulan tersebut sebagai bagian dari proses politik yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Pengajuan HMP disampaikan melalui pimpinan DPR RI dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, berdasarkan dokumen yang diterima dan direkap oleh pimpinan DPR, terdapat 120 anggota dari delapan fraksi yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Usulan ini berkaitan dengan penilaian para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaitkannya dengan persoalan dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi perhatian dalam sejumlah proses hukum.
Namun, perkembangan politik berubah pada Kamis (12/11/2026). Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Setelah penyerahan surat tersebut, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas pengumuman usulan HMP dibatalkan.
Dengan demikian, proses HMP yang sebelumnya mulai bergulir di DPR tidak berlanjut melalui agenda paripurna yang direncanakan.
Delapan Fraksi DPR Terlibat, Total 120 Anggota Menandatangani Usulan
Pengajuan HMP ini menarik perhatian karena melibatkan anggota dari seluruh delapan fraksi partai politik yang ada di DPR RI.
Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang.
Berikut rincian jumlah pengusul dari masing-masing fraksi:
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
- Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
- Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 anggota.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 anggota.
- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1 anggota.
- Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Jumlah keseluruhan mencapai 120 anggota DPR.
Dokumen usulan tersebut diterima pimpinan DPR melalui perwakilan masing-masing fraksi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin proses penerimaan usulan tersebut.
Saan menjelaskan bahwa pengajuan itu telah memenuhi persyaratan awal untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski melibatkan seluruh fraksi, perlu dipahami bahwa jumlah 120 merupakan jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan, bukan berarti seluruh anggota dari setiap partai menyetujuinya.
Apa Alasan DPR Mengajukan Hak Menyatakan Pendapat?
Usulan HMP berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Para pengusul berpendapat bahwa terdapat persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan yang harus dimiliki seorang calon Presiden atau Wakil Presiden.
Persoalan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi dasar argumentasi para anggota DPR pengusul.
Dalam laporan ANTARA, para pengusul mengacu pada persoalan dokumen pendidikan Gibran, termasuk putusan yang berkaitan dengan pengakuan dan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Para anggota DPR tersebut kemudian menilai persoalan itu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Namun, penilaian para pengusul tidak boleh langsung dianggap sebagai keputusan bahwa Gibran telah terbukti melanggar hukum atau otomatis tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Hal tersebut masih harus dilihat berdasarkan isi putusan pengadilan, ketentuan hukum yang berlaku, serta proses konstitusional yang semestinya dijalankan.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Bagi masyarakat yang belum memahami istilah politik ini, Hak Menyatakan Pendapat atau HMP merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyampaikan penilaian atau pendapat resmi terhadap suatu persoalan tertentu.
Hak tersebut diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, DPR memiliki tiga hak utama, yaitu:
1. Hak Interpelasi
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan negara.
2. Hak Angket
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas.
3. Hak Menyatakan Pendapat
Hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan bahwa mereka tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Dalam kasus Gibran, HMP digunakan oleh para pengusul untuk menyampaikan pendapat bahwa Wakil Presiden dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
Dasar yang digunakan adalah Pasal 79 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Apakah Pengajuan HMP Berarti Gibran Langsung Dimakzulkan?
Tidak.
Ini merupakan hal penting yang perlu dipahami masyarakat.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti seorang pejabat negara langsung diberhentikan dari jabatannya.
HMP merupakan bagian dari proses politik dan konstitusional yang memiliki beberapa tahapan.
Dalam mekanisme pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa DPR dapat mengusulkan pemberhentian apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum tertentu atau apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Namun, sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR, DPR harus terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.
Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya dapat diteruskan kepada MPR.
MPR kemudian menggelar sidang untuk memutuskan apakah Presiden atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya.
Dengan demikian, proses pemakzulan bukan keputusan sepihak DPR. Ada mekanisme pemeriksaan hukum oleh MK dan keputusan kelembagaan oleh MPR.
Rapat Paripurna HMP Dibatalkan Setelah Gibran Menyerahkan Pengunduran Diri
Sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, DPR telah merencanakan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Salah satu agenda rapat tersebut adalah membahas pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
Namun, agenda tersebut akhirnya dibatalkan.
Pembatalan dikonfirmasi melalui surat hasil rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Pada hari yang sama, Gibran datang ke kompleks parlemen dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang juga merupakan salah satu pengusul HMP, menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurut Khozin, setelah Gibran menyatakan mundur, usulan HMP yang diajukan sebelumnya tidak lagi relevan untuk dilanjutkan karena objek yang dipersoalkan telah berubah.
Dengan pembatalan rapat paripurna tersebut, usulan HMP tidak diteruskan melalui agenda yang semula direncanakan.
Perlu dicatat, pembatalan rapat paripurna bukan berarti DPR telah menghasilkan keputusan pemakzulan. Justru, proses yang semula direncanakan untuk membahas usulan HMP tidak dilanjutkan setelah muncul perkembangan berupa pengunduran diri Gibran.
Pengunduran Diri dan Pemakzulan Merupakan Dua Mekanisme Berbeda
Meskipun keduanya berkaitan dengan berakhirnya jabatan seorang pejabat negara, pengunduran diri dan pemakzulan memiliki mekanisme yang berbeda.
Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat yang bersangkutan untuk melepaskan jabatannya. Sementara pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dalam kasus Gibran, dua perkembangan terjadi secara berurutan.
Pertama, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan HMP pada 11 November 2026.
Kedua, pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Setelah itu, DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan baru yang mengubah arah proses politik yang sebelumnya sedang berjalan.
Apa Langkah Selanjutnya Setelah Gibran Mundur?
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR mulai membahas mekanisme untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa kursi Wakil Presiden kosong sejak Gibran mengundurkan diri.
MPR kemudian merencanakan rapat gabungan untuk membahas sejumlah hal, antara lain jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden, pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua calon pengganti, pembentukan tim verifikasi berkas calon, serta persiapan ketetapan MPR.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.
MPR harus melaksanakan pemilihan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Artinya, setelah pengunduran diri Gibran, perhatian publik kini beralih kepada proses konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden yang akan dijalankan oleh Presiden dan MPR.
Dinamika Politik Nasional Memasuki Babak Baru
Pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika politik nasional pada November 2026.
Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana mekanisme pengawasan parlemen dapat digunakan untuk menindaklanjuti persoalan yang dinilai berkaitan dengan persyaratan jabatan pejabat negara.
Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa proses politik dapat berubah setelah muncul keputusan baru dari pejabat yang bersangkutan.
Pengunduran diri Gibran membuat rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas HMP dibatalkan. Sementara itu, MPR kini memiliki tugas untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Bagi masyarakat, hal yang paling penting adalah memastikan setiap proses berjalan berdasarkan hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
RedaksiBali.com akan terus mengikuti perkembangan proses pengunduran diri Gibran, langkah DPR, serta keputusan MPR dalam menentukan Wakil Presiden pengganti.
