Opini

Menjernihkan Arah: Mengapa Penyelenggara Pemilu Harus Kembali Fokus pada Pemilu, Bukan Narasi Demokrasi yang Abstrak

Opini oleh : Oleh: Ngakan Made Giriyasa (Ketua KIPP Provinsi Bali)

Dalam diskursus tata kelola pemerintahan di Indonesia, istilah “demokrasi” dan “pemilu” sering digunakan secara bergantian. Penyelenggara pemilu—seperti KPU dan Bawaslu—kerap memakai payung kata “demokrasi” dalam berbagai program kegiatannya, terutama saat memasuki masa jeda antar-pemilu (non-tahapan). Padahal, jika ditelaah dari sisi indikator global maupun mandat konstitusi kita sendiri, penggunaan narasi demokrasi yang terlalu luas dan abstrak justru mengaburkan tugas paling mendasar penyelenggara pemilu.

Cakupan Demokrasi Terlalu Luas, Jangkauan Penyelenggara Terbatas

Secara metodologis, ukuran kualitas demokrasi mencakup ruang yang sangat besar. Jika merujuk pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis BPS, terdapat 22 indikator dalam 3 aspek (Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi). Begitu pula Democracy Index dari Economist Intelligence Unit (EIU) yang mengukur 60 indikator—mulai dari budaya politik, supremasi hukum, kebebasan sipil, hingga kinerja pemerintahan sehari-hari.

Dimensi PengukuranIndikator dalam Jangkauan Penyelenggara PemiluIndikator di Luar Kendali Langsung
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI – BPS)
22 Indikator dalam 3 Aspek
Hak memilih dan dipilih, keterwakilan perempuan dalam pencalonan, serta netralitas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP).Kinerja DPR/DPRD pascapelantikan, kaderisasi partai politik, kebebasan pers, putusan PTUN, hingga transparansi anggaran pemerintah.
Democracy Index (EIU)
60 Indikator dalam 5 Kategori
Kejujuran dan keadilan proses pemilu, hak pilih universal, kesetaraan arena kampanye, serta transparansi penghitungan suara.Efektivitas pemerintahan, pengendalian korupsi birokrasi, budaya politik masyarakat, dan supremasi hukum di luar sengketa pemilu.

Dari puluhan indikator tersebut, hanya segelintir yang bersinggungan langsung dengan kewenangan penyelenggara pemilu. Ketika penyelenggara pemilu terlalu sering memosisikan diri sebagai “penjaga demokrasi” secara umum, muncul dua risiko: ekspektasi publik menjadi salah alamat, dan energi lembaga tersedot untuk hal-hal konseptual sehingga mengabaikan ketelitian teknis kepemiluan (core business).

Di lapangan, pelebaran makna ini kerap melahirkan paradoks program dan anggaran. Kegiatan bertajuk “penguatan demokrasi” sering terjebak pada diskusi atau seminar seremonial di ruang tertutup yang menyerap anggaran besar, sementara literasi teknis kepemiluan yang paling dibutuhkan warga—seperti cara memastikan nama terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memahami syarat pencalonan, hingga mekanisme mengawal kemurnian suara di TPS—justru kurang menyentuh akar rumput.

Ekosistem Pembagian Peran: Siapa Mengurus Apa?

Meluruskan fokus penyelenggara pemilu bukan berarti mengecilkan arti penting indikator demokrasi lainnya, melainkan menempatkan setiap institusi sesuai mandat konstitusionalnya. Demokrasi hanya akan sehat jika setiap aktor bekerja pada relnya masing-masing:

Aktor / InstitusiMandat Utama dalam Menopang Kualitas Demokrasi
Penyelenggara Pemilu
(KPU, Bawaslu, DKPP)
Menjamin kemurnian proses elektoral: akurasi data pemilih, ketelitian verifikasi pencalonan, keadilan kampanye, transparansi rekapitulasi suara, dan penegakan kode etik.
Partai PolitikMelaksanakan pendidikan politik kader secara berkelanjutan, kaderisasi kepemimpinan, dan rekrutmen calon yang berintegritas (sebagaimana mandat UU Partai Politik).
Eksekutif & LegislatifMenyelenggarakan pemerintahan yang efektif, menyusun regulasi berpihak pada publik, menjamin transparansi anggaran, serta memberantas korupsi pascapemilu.
Masyarakat Sipil, Pers & PeradilanMenjaga kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, serta menegakkan supremasi hukum secara independen.

Membedah Konsideran UU Pemilu: Mandiri Secara Konstitusional

Sesungguhnya, penyelenggara pemilu tidak perlu jauh-jauh meminjam narasi “demokrasi” untuk membuat programnya terdengar substantif. Jika kita membedah Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945 serta Konsideran (bagian Menimbang huruf a dan b) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, landasan filosofis dan sosiologis pemilu di Indonesia sudah sangat luas, tegas, dan berakar langsung pada konstitusi.

Dalam konsideran UU Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat maupun daerah. Lebih jauh lagi, seluruh proses itu bermuara pada satu titik: mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945—yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang abadi.

Artinya, konsep “pemilu” dalam kerangka hukum positif Indonesia sudah memuat visi kenegaraan yang utuh. Ia bukan sekadar ritual prosedural lima tahunan yang kering nilai, melainkan jembatan konstitusional menuju kesejahteraan rakyat.

Ketika Prosedur Diabaikan, Kedaulatan Rakyat Gagal

Taruhan dari penyelenggaraan pemilu yang tidak cermat sangatlah fatal. Bayangkan sebuah skenario ekstrem namun nyata dalam logika hukum kepemiluan: apabila seorang Wakil Presiden terpilih pada akhirnya harus mengundurkan diri atau dipersoalkan legitimasinya hanya karena persoalan administrasi yang luput saat tahapan pencalonan, maka pada titik itulah pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat telah gagal.

Dalam praktik kepemiluan kita, ancaman ini bukan sekadar teori. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga mendiskualifikasi pasangan calon terpilih di sejumlah daerah akibat kelalaian verifikasi syarat administrasi pencalonan—seperti status hukum calon maupun keabsahan dokumen syarat—menjadi bukti empiris. Ketika ketelitian administratif diabaikan, kedaulatan rakyat yang telah diekspresikan di bilik suara menjadi sia-sia dan anggaran negara terbuang percuma.

Kegagalan semacam itu bukan disebabkan oleh kurangnya program bertajuk “penguatan demokrasi”, melainkan karena kelalaian pada urusan paling teknis dan mendasar dari kerja penyelenggara pemilu: verifikasi syarat administrasi, kepatuhan pada aturan main, serta integritas pengawasan.

Mengisi Masa Non-Tahapan dengan Tujuan Pemilu

Alasan bahwa istilah “demokrasi” diperlukan agar penyelenggara tetap punya narasi kerja di luar jadwal pencoblosan juga tidak tepat. Justru pada masa non-tahapan—ketika lembaga eksekutif dan legislatif hasil pemilu telah resmi terbentuk dan bekerja—penyelenggara pemilu memiliki ruang strategis untuk menyosialisasikan tujuan pemilu itu sendiri.

Masyarakat perlu terus diberi pemahaman bahwa pemilu tidak berhenti di bilik suara. Secara konkret, pada masa non-tahapan penyelenggara pemilu dapat menyelenggarakan program literasi berbasis evaluasi mandat: mengajak pemilih meninjau kembali dokumen visi, misi, dan program kerja para calon terpilih yang pernah diserahkan saat pendaftaran pemilu, lalu membandingkannya dengan kebijakan nyata yang sedang dijalankan pemerintah dan parlemen.

Melalui pendekatan ini, pemilih diajak menyadari bahwa suara yang mereka berikan adalah mandat kedaulatan rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional—menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Publik pun dapat melihat hubungan langsung antara kualitas pilihan mereka saat pemilu dengan kebijakan publik sehari-hari, tanpa perlu terjebak dalam jargon demokrasi yang abstrak.

Kembali ke Marwah Kepemiluan

Kontribusi terbesar yang bisa diberikan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP bagi republik ini bukanlah mengklaim seluruh ruang demokrasi yang bukan wilayah kerjanya. Sebaliknya, mereka harus kembali pada marwah dan mandat utamanya: menjaga integritas teknis dan administratif di setiap tahapan pemilu, serta membumikan kesadaran akan tujuan konstitusional pemilu di masa non-tahapan.

Dalam kerangka konstitusi kita, ketika pemilu dijalankan secara berintegritas dan dipahami tujuannya oleh rakyat, kedaulatan rakyat akan tegak berdiri—dan jalan menuju tujuan nasional pun terjaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *