Opini

Bahan Upakara Menjelang Rainan Terus Meroket, Begini Pendapat Pengurus GMNI Denpasar

Berikut ini Opini dari Gusti Ngurah Agung Panji Tresna ( Kepala Biro Ideologi DPC GMNI Denpasar) terkait Bahan Upakara yang Terus Meroket Menjelang Rainan  di Bali

 

Sebuah fakta menarik di Bali  yaitu harga sarana upakara yang melonjak tinggi setiap menjelang rainan atau  hari raya suci keagamaan. Menariknya, karena seakan keadaan ini bertentangan dengan falsafah Tri Hita Karana dan nilai keluhuran Tat Twam Asi yang dikenal di pulau Dewata ini.

Tidak asing terdengar ditelinga kita, ketika seseorang yang mengeluh atas melonjaknya bahan-bahan sarana upakara. Kenaikan harga ini membuat masyarakat merasa terbebani. Miris memang terdengar seakan hari raya dimanfaatkan untuk meraup keuntungan lebih oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila hal ini dibiarkan maka akan mempengaruhi konsep beragama. Dan lambat laun keresahan masyarakat pun akan muncul. Fenomena yang terjadi ini  menunjukkan seakan-akan spirit beragama dan budaya tampak pincang.

Keresahan yang terjadi ini mendorong penulis ingin urun rebuk terkait rasa beragama masyarakat Bali yang menunjukkan wajah ganda, mempesona sekaligus menyeramkan. Bagi sebagian orang yang menjalani keadaan ini dengan penuh ikhlas maka akan biasa saja. Namun bagi sebagian orang lainnya, bila hal ini dilakukan secara berlebihan dan dengan kepatuhan yang membabi buta, maka akan menghasilkan pandangan sempit di luar nalar sehat.

Dalam pandangan penulis, fenomena kenaikan harga sarana upakara pada setiap rainan atau hari raya suci keagamaan menjadikan ekonomi tidak harmonis lagi dengan budaya. Pemerintah Daerah  seakan menutup mata dan telinga dengan keadaan ini Belum ada tindakan nyata dari Pemda di Bali untuk mengatasi situasi ini. Slogan ‘Bali Mandara’ hingga ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ hanya menjadi kiasan visi misi Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun.

Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Namun Faktanya sangat berbeda. Hampir setiap tahun harga sarana upakara naik secara drastis menjelang hari raya suci keagamaan. Segala aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan segelintir orang. Akibatnya terjadi monopoli, pasar hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.

Sudah seharusnya pemerintah concern dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila diimplementasikan mulai dari membuat regulasi yang memihak pada masyarakat, mencegah dan menindak tegas adanya oknum yang memonopoli pasar. Menerapkan pasar murah secara merata di setiap kabupaten/ kota, mengadakan evaluasi, inspeksi dan sidak pasar serta proaktif mendengar pendapat masyarakat agar masalah ini segera dituntaskan.

Kepentingan masyarakat harus lebih dahulu diutamakan. Pemerintah daerah sangat berperan dalam menentukan jalannya perekonomian. Perlu dibangun sistem yang melindungi semua pihak. Selama ini pemerintah belum menerapkan standar harga sarana upakara yang ada, sehingga mengakibatkan harga-harga sarana upakara melonjak drastis dengan harga yang bervariasi di setiap kabupaten/kota. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar semua masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang setara karena pemerintah yang menentukan semua harga (price setter).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *