Kesbangpol Bali Ajak FPK Jaga Kondusivitas Hadapi Pemilu 2024
RedaksiBali.com – Kesbangpol Bali Ajak FPK Jaga Kondusivitas Hadapi Pemilu 2024.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, mengajak jajaran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang terdiri dari perwakilan berbagai etnis di Nusantara untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024.
“Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berperan penting untuk membangun dan mempertahankan kedamaian daerah,” kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata di Denpasar, Kamis (26/1). Di Provinsi Bali setidaknya terdapat 14 kelompok suku/etnis yakni Komunitas Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora), Komunitas Pasundan, Komunitas Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) dan Komunitas Ikatan Maluku Selatan (IKMS).
Oleh sebab itu Organisasi kemasyarakatan seperti :
- Persaudaraan Setia Hati Ternate,
- Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI),
- Ikatan Keluarga Batak (IKB),
- Komunitas Bamus Sunda
- Komunitas Ngeksi Gondo Yogyakarta
- Komunitas Banyumasan,
- Komunitas Sirih Pinang,
- Ikatan Keluarga Andalas Selatan (IKAS),
- Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) dan
- Komunitas Ikatan Keluarga Maluku (IKEMAL)
Menurut Ngurah Wiryanata, FPK memiliki tanggung jawab besar untuk membangun semangat kebhinnekaan dan kebersamaan di daerah sehingga kondusivitas wilayah bisa terus terjaga.
Sementara itu Kesbangpol Bali Ajak FPK secara khusus menggelar acara silaturahmi dengan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.
“Melalui acara tersebut, sekaligus kami berkoordinasi terkait program kerja Forum Pembauran Kebangsaan menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” katanya.
“ Namun di tengah derasnya politik identitas dan masifnya fake news (berita palsu) berpotensi menjadi pemicu konflik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ucap Ngurah Wiryanata. Kadek Weisya Kusmiadewi mengharapkan FPK di tingkat provinsi dan kabupaten / kota bisa lebih bersinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sementara itu Ketua FPK Denpasar I Made Arka berharap bisa juga turun ke masing-masing kabupaten/kota untuk membuat dialog dengan mengundang FPK Kabupaten/Kota.
“Dialog itu tentu beserta tokoh-tokoh etnis untuk mereda situasi yang mungkin saja ada penonjolan terhadap politik identitas,” ujar Arka.
