Kontroversi Wacana Pilkada DPRD: Evaluasi Demokrasi atau Langkah Mundur?
PDIP dan Wacana Pilkada DPRD: Suara Rakyat adalah Suara Tuhan
RedaksiBali.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali komitmennya terhadap kedaulatan rakyat dalam pemilu langsung. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa prinsip pemilu langsung merupakan perwujudan dari asas demokrasi, di mana suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDIP: Pemilu Langsung Adalah Pilar Demokrasi
Menurut Deddy, mahalnya biaya pilkada bukanlah alasan untuk menghilangkan hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Ia menuding elit politik sebagai penyebab tingginya ongkos politik karena praktik politik uang yang masih marak. “Bukan rakyat yang harus disalahkan, tetapi elite politik yang menabur uang,” tegasnya. PDIP sendiri memilih untuk tidak terburu-buru mengambil sikap resmi hingga ada pembahasan lebih lanjut mengenai revisi UU Pilkada.
Wacana Prabowo: Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi?
Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih DPRD, mengacu pada efisiensi anggaran seperti yang dilakukan negara-negara tetangga. “Di Malaysia, Singapura, dan India, anggota DPRD yang memilih gubernur dan bupati. Ini efisien dan hemat anggaran,” ungkap Prabowo dalam pidato di HUT ke-60 Partai Golkar.
baca juga:
Namun, wacana ini menuai kritik. Banyak pihak khawatir bahwa pemilihan melalui DPRD membuka ruang lebih besar bagi praktik jual beli suara yang mengurangi representasi kehendak rakyat.
Respon Partai Politik Lain: Pro dan Kontra
- PKS: Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul Sembiring, mendukung wacana ini, menganggap pilkada langsung memecah belah masyarakat dan menelan biaya besar.
- PKB: Ketua Harian DPP PKB, Ais Syafiah Ashar, menyatakan partainya telah lama mendorong pemilihan kepala daerah oleh DPRD, terutama untuk gubernur, yang dianggap lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
- NasDem: Ketua DPP NasDem, Irma Chaniago, mendukung gagasan Prabowo untuk gubernur dipilih DPRD, tetapi menginginkan pemilihan bupati dan wali kota tetap langsung.
Evaluasi dari Pemerintah dan Ahli
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menilai pemilihan kepala daerah secara demokratis tidak selalu berarti pemilu langsung. Sementara itu, Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, memandang wacana ini sebagai upaya memantik diskusi evaluasi sistem pilkada.
Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, menyebut bahwa Pilkada DPRD langsung memang mahal dan "jorok," tetapi ia mendukung evaluasi sebelum mengambil keputusan. Mahfud mengingatkan bahwa perubahan sistem pilkada pernah dilakukan pada era Presiden SBY, namun dibatalkan karena reaksi politik yang panas.
Tantangan ke Depan
Wacana Prabowo Subianto membuka kembali diskusi tentang sistem terbaik untuk memilih kepala daerah di Indonesia. Di satu sisi, pemilihan melalui DPRD dianggap lebih efisien secara anggaran, tetapi di sisi lain, pemilu langsung menjadi simbol kedaulatan rakyat dalam demokrasi.
PDIP menegaskan pentingnya menjaga hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin mereka, sementara beberapa partai lain dan pemerintah melihat wacana ini sebagai peluang untuk efisiensi dan evaluasi sistem pemilu.
Apapun keputusan akhirnya, penting bagi semua pihak untuk mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan menjaga prinsip demokrasi yang sehat. Bagaimana menurut Anda, apakah wacana ini merupakan langkah maju atau mundur bagi demokrasi Indonesia?
