REDAKSIBALI.COM – Perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar meriah di berbagai pelosok negeri dinilai belum menyentuh kesejahteraan kaum petani. Nasib para produsen pangan nasional tersebut dianggap masih jauh dari kata merdeka karena masih terjebak dalam kemiskinan struktural.
Hal tersebut ditegaskan oleh Akademisi dari Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si., saat diwawancarai di Denpasar pada Senin (17/8/2026). Ia menekankan bahwa kemerdekaan sejati suatu bangsa tidak boleh berhenti pada retorika politik atau sekadar pengibaran bendera, melainkan harus diukur dari tingkat kesejahteraan para produsen pangan.
“Sangat ironis ketika kita terus mengagungkan narasi kedaulatan pangan di panggung utama, tetapi orang-orang yang mencangkul dan menanam di sawah justru hidup dalam kemiskinan struktural. Kemerdekaan yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus ini belum benar-benar menyapa nasib para pahlawan pangan kita,” ungkap Muliarta yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan, Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Bali Periode 2026-2031.
Menurut Muliarta, kegagalan mewujudkan kesejahteraan petani berakar pada kebijakan pangan nasional yang terlalu berorientasi pada peningkatan volume produksi. Pemerintah dinilai kurang memperhitungkan nilai keekonomian di tingkat petani. Faktor penentu rendahnya posisi tawar petani meliputi rantai pasok yang terlalu panjang, ketimpangan harga jual panen dengan biaya operasional yang terus melambung, minimnya proteksi harga dari pemerintah, pesatnya alih fungsi lahan, serta kemunduran kualitas tanah akibat ketergantungan panjang pada bahan kimia sintetis.
Kondisi ketidakpastian pendapatan ini pada akhirnya memicu krisis regenerasi sektor pertanian yang sangat mengkhawatirkan. Generasi muda enggan memilih profesi petani bukan karena faktor kemalasan, melainkan karena melihat sektor ini belum mampu memberikan jaminan hidup yang layak dan pasti. Jika kondisi ketimpangan ini terus dibiarkan tanpa pembenahan mendasar, masa depan keberlanjutan sektor agraris nasional berada dalam ancaman serius.
Guna mengurai benang kusut tersebut, Muliarta merumuskan tiga langkah strategis yang harus segera diambil oleh pemerintah:
- Rombak Tata Niaga: Memotong rantai pasok yang berbelit serta menjamin harga dasar panen yang benar-benar memberikan keuntungan bagi petani.
- Ekonomi Sirkular: Memasifkan pemanfaatan limbah pertanian menjadi pupuk organik maupun biochar demi menekan biaya produksi sekaligus memulihkan kesuburan tanah.
- Modernisasi Berbasis Riset: Membuka akses teknologi tepat guna dari perguruan tinggi seluas-luasnya agar dapat diakses langsung oleh petani gurem demi meningkatkan efisiensi produksi dan membangun daya tarik bagi generasi muda.
“Kedaulatan pangan tidak akan pernah berdiri kokoh di atas pundak petani yang masih merana. Sudah saatnya kebijakan negara berpihak secara nyata pada pemuliaan nasib para petani,” pungkas Muliarta. (gr*)
