Opini Oleh: I G.N.A. Eka Darmadi, SS, MSi. (Pemerhati Budaya dan Tosan Aji)
Tahun 800, Bali sudah terkenal dengan keindahan alam dan rempah-rempah yang mujarab — Pantai utara di sepanjang Desa Sembiran, Julah, dan ke timur di beberapa spot sandaran kapal layar sudah menjadi pelabuhan dagang regional — tempat para pedagang Cina, Turki, India menginap di Desa Siyakin — (Ardika, 2007) — Artinya 1.200 tahun lalu Bali sudah simpul global karena Ruang Geografi di mulut Selat Lombok, dekat dengan jalur pantai utara yang langsung bisa ditembus oleh jalur kapal dagang dari Kalimantan,& Makasar, Bugis, hingga Melayu, Filipina, hingga Cina Selatan.
Ruang Budaya Bali yang hidup dengan tradisi, seni budaya, subak, dan kini kaya dengan seni turistik sebagai warna tujuan wisata utama, dengan label ‘the most beautiful island’ diangkat Covarrubias (1932), Newenkamn (1916), dan artikel-artikel Le Monde yang mengulas perang Puputan Badung (1906) dan Puputan Badung (1908) melengkapi embrio Pariwisata Bali yang sarat dengan nilai kebudayaan, sejarah, tradisi seni budaya
I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan — Anggota DPR RI Komisi VI mengatakan:
“Jangan sampai pertumbuhan pariwisata justru membebani lingkungan (sosial-budaya), infrastruktur, air, transportasi, hingga kehidupan masyarakat. Ukuran keberhasilan pariwisata bukan sekadar berapa banyak wisatawan datang dan berapa besar devisa masuk. Bali secara keseluruhan belum over capacity. Yang terjadi adalah over concentration.”
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi VI di Bali awal September 2026 — bersama Ketua Komisi VI Anggia Ermarini dan I Nengah Senantara —
Anggia Ermarini menegaskan: “Masalah besar pariwisata Bali sangat berpusat di Bali Selatan, padahal Barat, Timur, Utara potensinya besar sekali. Minta In Journey arahkan ke utara, barat, timur biar selatan terurai.”
I Nengah Senantara menambahkan jujur: “Bali Selatan sudah overblown, overcapacity, di mana-mana macet, tiket pesawat mahal, penerbangan penuh, muncul kriminalitas dan urbanisasi liar.”
Dari tiga ulasan anggota DPR RI inilah, terbuka lagi dengan terang ; perubahan tata ruang yang mendorong dan menarik conversi lahan besar-besaran di Bali selatan. Semua perubahan dan dinamika ruang dituduhkan pada sektor pariwisata.
Bali Bukan Over Carrying Capacity, tapi Over Concentration
Data hari ini: Bandara Ngurah Rai: 22 juta penumpang total 2024 — Wisman 2022: 2,15 juta, 2023: 5,27 juta, 2024: 6,33 juta, 2025: 7,05 juta — 45,8% nasional 15,39 juta — Dengan spending US$1.522,44 x Rp16.500 = Rp176 triliun atau 55% devisa nasional Rp320 triliun — Tahun 2024 Rp160-167 triliun — Angka Rp300 triliun yang beredar adalah total nasional, bukan Bali saja —
95% dari Rp176 triliun itu menumpuk di 16% wilayah Sarbagita yang menyumbang 83% PAD pariwisata — Inilah over concentration — bukan over capacity.
*Daya Dukung Demografi, Sampah, dan Daya Beli Krama Bali Harus Naik Kelas KESEJAHTERAANNYA
Setelah bicara Ruang Geografi, Geologi, Ekonomi Rp176 triliun, kita harus jujur bicara tiga ruang yang sering tertinggal: Demografi, Sampah, dan Pasar Krama.
- Ruang Demografi Harus Naik Kelas.
Over concentration di Sarbagita bukan hanya soal hotel, tapi manusia. Urbanisasi liar — kriminalitas — nominee asing puluhan hektar — semua karena demografi tidak diatur. Daya dukung demografi Bali harus naik kelas dari sekadar jumlah menjadi kualitas.
Agenda bersama: setiap krama Bali harus punya uang dari skillfull — bukan dari jual tanah. Skill pariwisata berkualitas, skill digital, skill tosan aji, pertanian organik Subak, ekonomi kreatif. Jika7 krama punya skill, maka ia tidak menjual sawahnya untuk jadi villa liar. Inilah Atma Kerthi dan Jana Kerthi yang sesungguhnya.
- Sampah Harus Naik Kelas.
6,9 juta wisman + 4,3 juta penduduk + 9,3 juta wisnus = sampah. Data DLHK 2025: 2.300 ton/hari di Sarbagita saja. Jika pariwisata menghasilkan Rp176 triliun tapi TPA Suwung meledak, maka itu Negative Effect.
Filter Sad Kerthi — Wana Kerthi, Danu Kerthi, Segara Kerthi — harus diterjemahkan menjadi industri pengelolaan sampah naik kelas: Bank Sampah Desa Adat, TPS3R Desa Dinas, ekonomi sirkular. Jangan sampai wisatawan lihat Bali indah di Instagram, tapi di belakangnya ada sungai penuh sampah.
- Taraf Hidup = Daya Beli Naik Kelas.
Inilah hulu dari semua filter. Tujuan akhir pariwisata bukan devisa di atas kertas, tapi taraf hidup naik = daya beli masyarakat naik kelas.
Caranya tiga jalur yang beriringan:
a) Uang dari Skillfull dan Jaminan Sosial. Pemerintah, Desa Adat, dan kampus harus latih skill bersertifikat global — hospitality, wellness, MICE, digital. Dibaringi jaminan sosial — BPJS, jaminan hari tua untuk pekerja pariwisata lepas — agar krama berani hidup dari skill, bukan jual aset.
Bocor ke Atas, Menetes ke Bawah
Partisipasi dan keterlibatan riil masyarakat lokal kawasa, bisa diModelkan menjadi BUMDA, BUMDes Adat, BUMDes Dinas, BUMKel yang mengelola parkir, pasar seni, pengelolaan sampah, homestay berstandar. Magnet Bali sebagai modal dasar, senantiasa menjadi hukum perubahab dan keniscayaan masyarakat lokal maju alamiah sebagai bagian kawasan wisata itu sendiri.
c) Kekuatan Pasar Tradisional = Kekuatan Pasar Krama Bali di Tengah Arus Global. Di tengah gempuran e-commerce global, pasar tradisional, pasar seni, pasar Subak harus naik kelas menjadi Pasar Krama Bali — pasar yang jual produk lokal bersertifikat — beras organik Subak, arak Bali, endek, perak Celuk — dengan QRIS, dengan kurasi. Jika 7,05 juta wisman belanja di Pasar Krama, bukan di import shop nominee, maka daya beli krama naik, inflasi terkendali.
Inilah yang dimaksud Komisi VI: pariwisata bukan hanya soal bandara, tapi soal apakah Pasar Badung, Pasar Ubud, Pasar Buleleng hidup atau mati di tengah arus ekonomi global.
Jika tiga ruang ini naik kelas — Demografi skillfull, Sampah terkelola, Pasar Krama kuat — maka over concentration di selatan akan terurai sendiri. Krama Utara, Timur, Barat tidak perlu merantau ke Selatan karena di desanya ada Badan Usaha dan Pasar yang hidup dari skillnya sendiri.
Rumus akhir: Jaga Adat = Jaga Alam = Jaga Demografi = Jaga Pasar Krama = Jaga PAD.
Mitigasi dan Kebakaran 4 Hectar Dekat Kawasan Kuta Peringatan Daya Dukung Fisik dan Sosial
Peringatan daya dukung fisik itu bukan teori. Pada 31 Agustus 2026 pukul 22.00 WITA — 1 September 2026 — kebakaran hebat melanda kawasan gudang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat — di mulut kawasan pariwisata Sunset Road — perbatasan Kuta-Seminyak-Legian.
Luas terbakar 4,5 hektar permukiman padat — 200 KK kehilangan tempat tinggal. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo D Simatupang menyebut dugaan awal dari gas elpiji yang merembet ke bedeng-bedeng — diperparah tumpukan material rongsokan yang padat. Polresta sampai kerahkan water canon — Damkar Badung — Denpasar — bekerja sejak pukul 13.10 WITA hingga keesokan harinya untuk pendinginan.
Ini bukan sekadar musibah. Ini mitigasi. Di zona over concentration Kawasan Kuta — di mana 16% wilayah menanggung 83% PAD dan Rp176 triliun devisa — kepadatan bedeng penduduk pendatang yang bekerja sbg buruh dan pekerja pariwisata, tumpukan rongsokan ekonomi informal, tabung gas di gang sempit — semua jadi bom waktu. Ketika jalan macet total Canggu-Seminyak — mobil Damkar pun terlambat masuk. Ketika air tanah krisis — tekanan air untuk pemadaman pun minim.
Jika kajian carrying capacity yang didorong Pak Kesuma Kelakan dan Komisi VI tidak segera dibuat — yang dihitung bukan hanya jumlah wisatawan — tapi daya dukung air, energi, jalan, dan mitigasi kebakaran di permukiman padat dekat Kuta — maka 6,9 juta wisatawan itu bisa menjadi beban, bukan berkah.
Itulah mengapa moratorium selektif yang disampaikan I Nyoman Parta —DPR RI _”Moratorium itu bukan berhenti, tetapi merenung dan menghitung kembali kapasitas Bali sebagai pulau yang kecil”_BI — harus dimaknai termasuk menghitung daya dukung permukiman penyangga pariwisata. Revitalisasi aset tidur Pemprov di Nusa Dua dan Padanggalak tanpa membuka lahan baru adalah mitigasi terbaik: tidak menambah beban permukiman padat di Selatan.
