JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian serius DPR RI. Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026) untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan perkara tersebut.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.30 WIB itu akan membahas sejumlah hal penting, mulai dari siapa yang diduga memerintahkan penyadapan, apa motif di balik tindakan tersebut, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka. DPR ingin memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap dan diproses sesuai hukum.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Selain penyadapan tanpa prosedur yang sah, penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghapusan data hasil penyadapan.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Kasus ini mulai mencuat setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka pada 3 November 2026.
Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik menetapkan satu tersangka tambahan, yaitu Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang.
Berdasarkan keterangan Polri yang diberitakan ANTARA, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya yang dilaporkan belum memungkinkan setelah mengalami stroke.
Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan. Status tersebut tidak berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Penentuan kesalahan tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses peradilan.
Bagaimana Dugaan Penyadapan Terjadi?
Berdasarkan penjelasan penyidik Bareskrim yang disampaikan kepada publik, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menyoroti penggunaan sistem bernama Lawful Interception Management System atau LIMS.
Secara sederhana, LIMS merupakan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan proses intersepsi atau penyadapan komunikasi untuk kepentingan penegakan hukum.
Namun, dalam kasus yang sedang diselidiki, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tersebut tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya dan tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan atau penyidikan yang sah.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Penghapusan data tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Karena itu, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga mencakup dugaan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik serta penghapusan atau perubahan data elektronik.
Penyidik masih harus membuktikan bagaimana proses tersebut dilakukan, siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan, dan apakah terdapat pihak lain yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
DPR Ingin Mengetahui Dalang dan Motif Penyadapan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat kerja dengan Kapolri merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum.
Menurutnya, ada sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab dalam rapat tersebut.
Pertama, siapa pihak yang diduga memerintahkan penyadapan?
Kedua, apa tujuan dan motif di balik kegiatan tersebut?
Ketiga, siapa saja yang diduga menjadi sasaran penyadapan?
Keempat, apakah terdapat pihak lain di luar orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka?
Kelima, apakah ada pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas penyadapan tersebut?
Komisi III juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan pemeriksaan saksi, barang bukti elektronik, serta langkah penyidik untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap.
DPR menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Mengusut Perkara
Dalam perkembangan penanganan kasus ini, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Tim khusus itu dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin.
Pembentukan tim khusus diharapkan dapat mempercepat pengungkapan perkara, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan memastikan bukti elektronik dapat diperiksa secara menyeluruh.
Kapolri sebelumnya juga menegaskan bahwa penanganan perkara merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan atau kepentingan tertentu di internal Polri.
Sementara itu, pihak pengawasan internal Polri menyebut dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi.
Meski demikian, publik masih menunggu hasil penyidikan yang dapat menjelaskan secara terang bagaimana dugaan penyadapan tersebut terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.
Penyadapan Tidak Boleh Dilakukan Sembarangan
Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat bahwa komunikasi pribadi, termasuk percakapan telepon dan pesan elektronik, memiliki perlindungan hukum.
Di Indonesia, penyadapan tidak sepenuhnya dilarang. Aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan tertentu apabila memiliki dasar kewenangan dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, kewenangan tersebut bukan berarti aparat dapat memantau komunikasi siapa pun tanpa alasan dan prosedur yang sah.
Ada beberapa aturan yang berkaitan dengan perlindungan komunikasi pribadi.
1. Undang-Undang ITE
Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi dan dokumen elektronik milik orang lain secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.
Ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap komunikasi elektronik yang bersifat tidak publik.
2. Undang-Undang Telekomunikasi
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melarang setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.
Undang-undang ini juga mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan diterima pelanggan.
3. KUHP Nasional
Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur larangan tindakan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.
Ketentuan ini dapat menjadi salah satu dasar penindakan terhadap penyadapan ilegal apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
4. KUHAP Baru
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga mengatur penyadapan dalam Pasal 136.
Ayat pertama menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Sementara ayat kedua menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyadapan harus diatur melalui undang-undang tersendiri.
Dengan demikian, kewenangan penyadapan tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 136 KUHAP tidak boleh dimaknai sebagai izin bebas bagi aparat untuk menyadap komunikasi masyarakat.
Mengapa Indonesia Membutuhkan Aturan Penyadapan yang Lebih Jelas?
Salah satu persoalan yang kembali menjadi perhatian dalam kasus ini adalah belum adanya satu undang-undang khusus yang mengatur seluruh mekanisme penyadapan secara menyeluruh.
Selama ini, ketentuan penyadapan tersebar dalam beberapa undang-undang yang mengatur kewenangan lembaga berbeda-beda.
Akibatnya, diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai siapa yang boleh melakukan penyadapan, dalam perkara apa penyadapan dapat dilakukan, bagaimana prosedur perizinannya, berapa lama penyadapan dapat berlangsung, serta bagaimana hasil penyadapan disimpan dan diawasi.
Aturan tersebut juga perlu mengatur perlindungan terhadap orang yang tidak berkaitan dengan perkara, tetapi komunikasinya ikut terekam.
Selain itu, harus ada mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga membuka kemungkinan pembahasan lebih lanjut mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan.
Ketua Komisi III Habiburokhman turut menyoroti perlunya penguatan aturan agar penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penyadapan dapat berjalan dengan kepastian hukum.
Perlindungan Privasi Masyarakat Harus Menjadi Perhatian
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini bukan hanya menyangkut hubungan internal lembaga penegak hukum atau keamanan negara.
Perkara tersebut juga berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas privasi.
Jika teknologi penyadapan digunakan tanpa pengawasan yang memadai, komunikasi pribadi masyarakat berisiko disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
Karena itu, penggunaan teknologi penyadapan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang jelas, pembatasan kewenangan, pengawasan, serta pertanggungjawaban.
Penegakan hukum memang membutuhkan dukungan teknologi untuk mengungkap kejahatan. Namun, penggunaan teknologi tersebut tidak boleh mengabaikan hak asasi dan perlindungan data pribadi warga negara.
Publik Menunggu Hasil Rapat Komisi III dan Kapolri
Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026) menjadi salah satu agenda penting untuk mengetahui perkembangan kasus ini.
Masyarakat menunggu penjelasan mengenai siapa yang diduga menjadi pengendali penyadapan, apa motifnya, bagaimana sistem LIMS digunakan, serta apakah ada pihak lain yang terlibat.
Lebih dari itu, publik berharap proses penyidikan berjalan transparan dan tidak berhenti pada penetapan tersangka.
Kasus ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pengaturan penyadapan agar teknologi yang digunakan untuk penegakan hukum tidak berubah menjadi alat pelanggaran privasi.
RedaksiBali.com akan terus mengikuti perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal ini, termasuk hasil rapat Komisi III DPR dengan Kapolri dan langkah hukum selanjutnya.
