JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden yang kini kosong. Rapat ini menjadi langkah awal untuk menentukan tahapan pemilihan wakil presiden pengganti.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan jabatan wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026. MPR menyebut proses pengisian jabatan itu harus dilakukan paling lambat dalam 60 hari.
Dalam rapat gabungan, MPR akan membahas empat hal. Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih wakil presiden. Kedua, menyiapkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengusulkan dua nama calon.
Dua agenda lainnya adalah membentuk tim untuk memeriksa berkas calon dan tim ad hoc yang menyiapkan rancangan keputusan MPR. Rapat dijadwalkan dihadiri pimpinan fraksi MPR dari unsur DPR serta kelompok DPD.
Bagaimana wakil presiden pengganti dipilih?
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebut, jika jabatan wakil presiden kosong, MPR menggelar sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sidang pemilihan harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut kosong. Artinya, Presiden mengajukan dua nama, lalu MPR memilih salah satunya melalui sidang.
Rapat gabungan 13 November belum memilih wakil presiden baru. Rapat itu membahas persiapan dan jadwal tahapan berikutnya, termasuk permintaan resmi kepada Presiden untuk mengajukan calon.
Mengapa proses ini penting?
Jabatan wakil presiden merupakan bagian dari kepemimpinan nasional. Karena itu, pengisian kursi yang kosong perlu mengikuti aturan konstitusi dan dilakukan sesuai batas waktu yang berlaku.
Masyarakat dapat mengikuti perkembangan mengenai jadwal sidang paripurna, nama calon yang diajukan Presiden, serta hasil pemilihan di MPR. Informasi tersebut akan memperjelas proses pergantian jabatan dalam pemerintahan.
