Arya Sandhiyudha: Informasi Publik akan Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat
REDAKSIBALI.COM – Di era ini bukan lagi berorientasi pada clean governance /clean government, strong governance /strong government semata, tapi di era ini harus open governance/open government, atau pemerintahan yang terbuka. Dalam hal ini informasi publik sangat penting. Informasi publik itu dapat membangun kepercayaan, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat”
Baca juga :
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat RI, Arya Sandhiyudha dalam acara FGD Indek Keterbukaan Informasi Piblik (IKIP) Bali pada Selasa (31/5/2022) di Hotel Trans Legian Kuta, Bali.
Pada kesempatan itu Arya Sandhiyudha juga menyampaikan bahwa intisari dari demokrasi adalah partisipasi, dan itu memberi ruang pada masyarakat untuk terlibat mendorong dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan demikian pemerintah akan lebih terbuka (open government).
KI pusat menekankan tiga hal tugas KI Bali yakni menyelesaikan sengketa informasi publik, melakukan monitoring dan evaluasi. Bali juga diharapkan bisa mempertahankan capaian prestasi di bidang keterbukaan informasi publik tahun 2021 lalu. Pemprov Bali sebagai Badan Publik yang informatif, memperoleh nilai IKIP tertinggi di tingkat nasional dengan nilai 83,15.
KI Pusat juga menekankan pentingnya proses. Prosesnya harus benar, akurat dan didasari atas regulasi yang tepat
Wakil KI Pusat dan Tim Ahli KI Pusat sangat mengapresiasi peran aktif dari Informan Ahli Daerah dalam berdiskusi. Begitu pula dari Pokja IKIP Bali yang terdiri dari lima Komisioner KI dan dua dari eksternal, berupaya untuk menyiapkan data dukung terkait.
KI Pusat menekankan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di daerah, agar standar layanan/ SOP yang ada dalam Peraturan KI harus selalu disosialisasikan. Demikian pula UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Termasuk Peraturan KI terkait Standar Layanan Informasi Publik harus selalu disosialisasikan dan dikomunikasikan.
FGD IKIP yang dipandu oleh Romanus Ndau dari Tim Ahli KI Pusat dihadir sembilan Informan Ahli. Kesembilan Informan Ahli dari berbagai latar belakang, seperti dari unsur Pers/ wartawan, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha/UMKM dan juga dari kepala Badan Publik Pemerintah. Hadir pula Kepala Diskominfos Provinsi Bali dan jajarannya, Tim Ahli KI Pusat dan Komisioner KI Bali yang sekaligus juga sebagai Pokja IKIP Bali***
