Respons Prabowo dan Kronologi Pegawai Komdigi Jadi Tersangka Judi Online

02/11/20241 bulan

RedaksiBali.com – Pada Jumat, 1 November 2024, beberapa pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus judi online. Dari 11 tersangka yang ditangkap, beberapa di antaranya merupakan staf ahli Komdigi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indriadi, menyebutkan bahwa sebagian dari tersangka masih dalam status buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

Pengungkapan dan Penangkapan
Penangkapan pertama dilakukan pada Kamis, 31 Oktober 2024, terhadap satu pegawai Komdigi. Polda Metro Jaya kemudian menggeledah ‘kantor satelit’ di Bekasi yang menjadi tempat operasi judi online. Salah satu pegawai yang ditahan mengaku menjaga 1.000 dari 5.000 situs judi online agar tetap beroperasi meski seharusnya diblokir.

Tindakan Tegas Menkomdigi Meutya Hafid
Menkomdigi Meutya Hafid merespons cepat dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2024 untuk penegakan dan pemberantasan judi online. Ia menginstruksikan seluruh pegawai untuk menaati Pakta Integritas yang berisi penolakan aktivitas perjudian daring, baik di dalam maupun luar kedinasan.

Menggagas Pajak Berkeadilan: Batalkan Kenaikan PPN dan Tax Amnesty, Fokus pada Pajak Kekayaan dan Pajak Karbon

Kenaikan PPN 12 Persen: Kelas Menengah Terhimpit dari Segala Penjuru, Apa Solusinya?

Fenomena Ajakan “Frugal Living” untuk Memprotes Kenaikan PPN 12 Persen: Dampak dan Implikasinya

Mengurai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Menyengsarakan: Analisis Profesor Unpad

Laporan ke Presiden Prabowo Subianto
Meutya melaporkan kasus ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto, yang mendukung langkah cepatnya. Sejak Prabowo dilantik, sudah ada 187 situs judi online yang di-takedown oleh Kemkomdigi. Meutya berharap ini menjadi langkah awal yang baik untuk memperbaiki citra kementeriannya.

Sanksi terhadap Pegawai
Pegawai yang terlibat dalam kasus ini akan dinonaktifkan sementara. Jika terbukti bersalah secara hukum, mereka akan diberhentikan secara tidak hormat. Meutya Hafid menekankan pentingnya proses bersih-bersih ini agar tugas dan fungsi kementerian dapat berjalan sesuai amanat Presiden.

Dukungan dari Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Dirjen IKP Komdigi, Prabu Revolusi, menegaskan bahwa instruksi Menteri Meutya sudah jelas dan tegas, dengan tujuan memberhentikan oknum yang terbukti terlibat dalam judi online. Ia juga berterima kasih atas tindakan kepolisian dan siap bekerja sama untuk penyidikan lebih lanjut jika diperlukan.